.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11).
Langkah ini menegaskan bahwa negara hadir untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, melindungi kekayaan sumber daya alam, serta memastikan produksi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penertiban yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tersebut,
Menhan menyatakan bahwa penertiban ini merupakan wujud keseriusan dan kehadiran negara dalam menindak semua aktivitas ilegal.
”Fakta di lapangan kita melihat dari dekat kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ujar Menhan Sjafrie di sela-sela peninjauan.
Menhan Sjafrie juga menegaskan, di samping menindak tegas tambang ilegal, pemerintah akan terus mendorong produksi oleh tambang-tambang nikel yang legal. Menhan memastikan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu dalam mengambil langkah tegas terhadap pelaku ilegal.
”Yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegas Menhan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
