.webp)
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan, menegaskan pentingnya langkah pemerintah dalam memperkuat daya saing industri petrokimia nasional. Menurutnya, industri ini memiliki peluang besar untuk tumbuh, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi.
“Industri petrokimia kita harus dibuat semakin kompetitif. Pemerintah perlu memastikan kepastian pasokan, kepastian bahan baku, hingga kepastian harga gas agar perusahaan bisa menyusun perencanaan dan proyeksi dengan baik,” ujar Putra Nababan saat diwawancarai Parlementaria usai pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Asahimas Chemical di Cilegon, Banten, Jumat (21/11).
Putra menjelaskan bahwa PT Asahimas Chemical selama ini menunjukkan kinerja positif dalam mendukung kebutuhan industri nasional. Namun, beberapa kendala mulai dari bahan baku impor hingga isu harga gas dinilai masih menghambat optimalisasi produksi. Ia menegaskan perlunya kepastian dari pemerintah agar industri tidak mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan atau pasokan yang tidak stabil.
Lebih lanjut, Putra menyoroti rencana pemerintah yang meminta PT Asahi, sebagai induk perusahaan yang berbasis di Thailand, untuk memindahkan regional office mereka ke Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut sangat strategis mengingat pasar Indonesia yang jauh lebih besar. Namun, pemindahan itu hanya mungkin terjadi apabila iklim usaha dan tantangan industri mampu ditangani dengan serius.
Putra juga menegaskan bahwa Komisi VII telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri sebagai upaya memperkuat industri dari hulu hingga hilir. Panja ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah, dan Komisi VII akan mengawal pelaksanaannya.
Terkait garam industri sebagai salah satu bahan baku petrokimia, Putra menilai bahwa Indonesia seharusnya dapat mandiri mengingat garis pantainya sangat panjang. Meski demikian, minimnya investasi membuat produksi garam industri belum berjalan optimal sehingga impor dari Australia dan negara lain masih terjadi.
“Demand garam industri kita besar sekali. Sudah saatnya pemerintah mengundang investor atau bahkan mulai memproduksi garam industri sendiri, agar kebutuhan ini tidak bergantung pada luar negeri,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuanga ini.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
