.webp)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik keras alokasi anggaran rehabilitasi hutan yang dinilai sangat tidak memadai dalam rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni. Anggaran sebesar Rp62.500 per hektare, menurutnya, mustahil dapat memulihkan kerusakan hutan maupun daerah aliran sungai (DAS).
“Dengan Rp62.500 per hektare, apa yang mau direhabilitasi?” kata Alex, dikutip Jumat (5/12/2025).
Politikus tersebut menyebut bahwa tanpa rehabilitasi hutan yang serius, pemerintah hanya akan menyalahkan curah hujan dan fenomena alam, bukan akar persoalan kerusakan lingkungan.
Dalam forum yang sama, Alex mempertanyakan klaim penurunan deforestasi yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, penurunan itu bersifat semu karena kebun kayu monokultur dianggap sebagai pengganti hutan primer.
“Berapa pun biaya rehabilitasi, itu tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita yang meninggal. Jadi jangan lagi bicara anggaran. At all cost,” tegasnya.
Politikus tersebut menyebut bahwa tanpa rehabilitasi hutan yang serius, pemerintah hanya akan menyalahkan curah hujan dan fenomena alam, bukan akar persoalan kerusakan lingkungan.
Dalam forum yang sama, Alex mempertanyakan klaim penurunan deforestasi yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, penurunan itu bersifat semu karena kebun kayu monokultur dianggap sebagai pengganti hutan primer.
“Bapak hitung kebun kayu monokultur sebagai ganti hutan primer di hulu sungai, makanya deforestasi terlihat turun,” ujar Alex.
Ia menekankan bahwa kerusakan DAS telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan sehingga wajar jika banjir bandang yang terjadi di banyak daerah berskala luar biasa. Alex bahkan mencontohkan temuan gelondongan kayu di Saniang Baka, Kabupaten Solok, yang diduga kuat berasal dari kawasan Taman Nasional Kerinci, menandakan adanya aktivitas pembalakan liar di wilayah yang seharusnya dilindungi.
Lebih jauh, Alex menyoroti lemahnya penindakan terhadap pelanggaran di kawasan hutan. Kasus-kasus yang selama ini terungkap, menurutnya, hanya sebagian kecil dari kerusakan besar yang terjadi di lapangan.
Ia juga mendesak pemerintah transparan soal aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di sepanjang DAS, karena kegiatan tersebut hampir dipastikan berada di kawasan yang seharusnya dilindungi.
“Tambang-tambang itu pasti tidak punya izin, dan itu semua kawasan hutan. Masa tidak dibuka datanya?” tegasnya.
Melalui kritiknya, Alex mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas, transparan, dan berani dalam upaya pemulihan hutan dan lingkungan. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, ia mengingatkan bahwa bencana ekologis akan terus berulang dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
