.webp)
Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung terus dikuatkan. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan kini mempercepat langkah penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui sinergi lintas-elemen.
Isu ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Temanggung yang digelar di Aula Progo Bapperida. Berbagai stakeholder turut hadir dan memberikan masukan dalam forum tersebut.
Wakil Bupati Temanggung, Nadia Muna, menegaskan, penyelesaian persoalan kemiskinan membutuhkan konsistensi dan sinergi dari seluruh pihak.
“Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan besar dan menjadi tanggung jawab bersama. Di Kabupaten Temanggung, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem memang cenderung menurun pada 2024–2025, namun konsistensi dan sinergi harus tetap dijaga. Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha (CSR),” ujarnya, Jumat (5/12).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada 2024 tercatat sebesar 8,67 persen atau 72.960 jiwa, dan pada 2025 turun menjadi 7,78 persen atau 62.050 jiwa.
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan signifikan pada 2021–2023, dengan capaian 0,33 persen atau 2.580 jiwa pada 2023.
Nadia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah atau satu sektor saja. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antarelemen untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan.
Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha (CSR), masyarakat, lembaga sosial, akademisi, dan pemerintah desa. Arah kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Terdapat tiga strategi utama yang ditempuh.
Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain melalui penyaluran bansos sembako, optimalisasi pendampingan PKH, fasilitasi bansos kesejahteraan keluarga, serta peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial.
Langkah berikutnya adalah meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat, dengan cara menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program berbasis pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan bagi calon wirausaha pemula. Upaya ini juga didukung dengan pengembangan dan penjaminan keberlanjutan UMKM, pengurangan kantong kemiskinan melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
“Strategi ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai,” tandas Nadia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
