.webp)
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial sepanjang tahun 2025 serta menyatakan dukungan terhadap rencana dan penguatan program sosial pada tahun anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang membahas evaluasi pelaksanaan program, alokasi anggaran, serta arah kebijakan perlindungan sosial ke depan.
Gus Ipul menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Kementerian Sosial terus memfokuskan anggaran dan program pada perlindungan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan, serta respons cepat terhadap situasi darurat dan bencana. Fokus tersebut dilaksanakan melalui penguatan bantuan sosial, pengembangan Sekolah Rakyat, perbaikan tata kelola data, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.
“Prinsip kami sederhana, anggaran harus sebanyak mungkin menyentuh masyarakat. Karena itu, belanja Kemensos diarahkan langsung pada program perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan,” ujar Gus Ipul, Selasa (27/1).
Sepanjang tahun anggaran 2025, Kementerian Sosial mencatat realisasi anggaran sebesar 97,33 persen, atau Rp109,77 triliun dari total pagu Rp112,78 triliun. Capaian tersebut mencerminkan kinerja penyerapan anggaran yang tinggi dan terkelola secara akuntabel.
Realisasi tersebut di antaranya adalah:
1. Belanja bantuan sosial realisasinya mencapai 95,95 persen.
2. Belanja pegawai realisasinya 93,17 persen
3. Belanja barang realisasinya sebesar 82,77 persen
4. Belanja modal realisasinya sebesar 89,50 persen.
Gus Ipul menegaskan bahwa tingginya realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan fokus Kemensos dalam memastikan dukungan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Belanja bantuan sosial menjadi prioritas utama karena langsung berdampak pada perlindungan masyarakat miskin dan rentan,” tegasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Kementerian Sosial dalam menjaga amanah pengelolaan anggaran serta kehadiran negara melalui berbagai instrumen sosial.
“Saya mengapresiasi pendekatan dan komunikasi Kementerian Sosial dalam menjaga amanah penyelenggaraan keuangan negara. Kehadiran Kemensos melalui berbagai program sosial nyata dirasakan masyarakat,” ujar Hidayat.
Ia juga menilai berbagai program Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat dan bantuan sosial, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan. Namun demikian, DPR mendorong agar perencanaan ke depan semakin memperhatikan keberlanjutan program dan pemerataan manfaat.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, I Ketut Kariyasa Adnyana, turut mengapresiasi capaian kinerja Kemensos selama tahun anggaran berjalan.
“Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang dalam keterbatasan anggaran tetap berupaya menjalankan program-program strategis dan melaksanakan arahan Presiden,” katanya.
Meski demikian, DPR mendorong penguatan anggaran dan perencanaan agar program-program sosial dapat menjangkau lebih luas masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan dan kemiskinan tinggi.
Pada tahun 2026, pagu alokasi anggaran Kementerian Sosial tercatat sebesar Rp84,44 triliun, dengan lebih dari 92 persen dialokasikan untuk belanja non-operasional yang langsung menyasar program perlindungan sosial. Alokasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah agar anggaran negara berdampak langsung bagi masyarakat.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos akan terus memperkuat efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan data, penguatan program pemberdayaan, serta pengawasan berlapis agar bantuan tepat sasaran.
“Kita ingin bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, perhatian juga diberikan pada meningkatnya kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang awal tahun 2026, tercatat 34 kejadian bencana yang tersebar di 14 provinsi, dengan total bantuan logistik yang telah disalurkan mencapai Rp12,49 miliar.
Kementerian Sosial menegaskan komitmen memperkuat penanganan bencana melalui penyaluran bantuan logistik, santunan ahli waris, bantuan hunian sementara, jaminan hidup, serta penguatan ekonomi bagi warga terdampak.
“Negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana,” ujar Gus Ipul.
Selain respons darurat, Kemensos juga menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan logistik, kesiapsiagaan sumber daya manusia, serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pilar-pilar sosial, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
DPR RI menyatakan dukungan agar Kementerian Sosial terus memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program-program sosial dapat menjawab tantangan kemiskinan, kerentanan sosial, dan kebencanaan secara berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
