.webp)
Pemerintah menetapkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp459,19 triliun dalam APBN 2026. Angka tersebut turun 10,59% dibanding target pada APBN 2025 yang mencapai Rp513,63 triliun.
Meski secara total menurun, sebagian besar PNBP pada 2026 masih akan ditopang oleh pendapatan sumber daya alam (SDA) yang justru mengalami kenaikan. Pemerintah menargetkan sektor SDA menyumbang Rp236,61 triliun, lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya yang sebesar Rp217,96 triliun.
Pada tahun anggaran 2026, pendapatan SDA dari mineral dan batu bara (minerba) dipatok memberikan kontribusi terbesar, yakni Rp113,38 triliun. Target ini naik signifikan dari outlook APBN 2025 sebesar Rp87,48 triliun dan mencakup pendapatan royalti batu bara, tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.
Sementara itu, pendapatan dari minyak bumi justru diperkirakan turun menjadi Rp80,21 triliun, lebih rendah dari target 2025 yang sebesar Rp89 triliun. Adapun pendapatan dari gas bumi diproyeksikan naik tipis dari Rp31,96 triliun menjadi Rp32,85 triliun pada 2026.
Pendapatan PNBP kehutanan juga targetnya naik menjadi Rp 5,91 triliun pada 2026, dari tahun lalu yang sebesar Rp 5,67 triliun. Pendapatan kelautan dan perikanan Rp 1,66 triliun, juga sedikit lebih tinggi dari 2025 yang sebesar Rp 1,62 triliun. PNBP dari panas bumi juga targetnya pemerintah patok naik menjadi Rp 2,57 triliun pada 2026, dari tahun lalu Rp 2,18 triliun.
Kontras dengan sektor SDA, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk bagian laba BUMN, mengalami penurunan tajam. Pemerintah hanya menargetkan Rp1,8 triliun pada 2026, jauh di bawah target APBN 2025 yang mencapai Rp90 triliun.
Sebaliknya, pendapatan dari badan layanan umum (BLU) naik menjadi Rp98,32 triliun, dari sebelumnya Rp77,92 triliun.
Target untuk kategori PNBP lainnya turun dari Rp127,74 triliun pada 2025 menjadi Rp122,46 triliun pada 2026. Meski demikian, beberapa sumber pendapatan dalam kategori ini justru meningkat.
Target PNBP Lainnya pada 2026 ini di antaranya berasal dari pendapatan dari penjualan, pengelolaan baran milik negara (BMN), dan iuran badan usaha yang sebesar Rp 27,58 triliun; pendapatan administrasi dan penegakan hukum Rp 33,91 triliun; pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan Rp 6,61 triliun; pendidikan, budaya, riset, dan teknologi RP 3,01 triliun, pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika Rp 30,84 triliun; jasa lainnya Rp 1,35 triliun; pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan Rp 15,37 triliun; pendapatan denda Rp 1,89 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp 1,86 triliun.
Khusus pendapatan administrasi dan penegakan hukum yang senilai Rp 33,91 triliun, targetnya mengalami kenaikan 18,07% dibanding target dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 28,72 triliun. Berbanding terbalik dengan target pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran badan usaha yang malah merosot hingga 37,82% dari Rp 44,36 triliun menjadi Rp 27,58 triliun.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
