.webp)
Gubernur Jambi Al Haris bersama para Bupati/Wali Kota serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Senin (23/02/25) di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PKP.
Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan perumahan subsidi, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kebutuhan rumah di Provinsi Jambi masih sangat tinggi. Meski pembangunan perumahan subsidi terus berjalan dan pengembang cukup aktif, jumlah tersebut belum mampu menutupi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Kalau misalnya perumahan subsidi sudah banyak di daerah dan pengembang luar biasa, tetapi masih kurang tentunya karena jumlah orang yang tidak antre juga banyak. Jambi ada 363 ribu yang butuh rumah, rumah yang tidak layak huni ada 215 ribu. Artinya adalah kita bertahap kolaborasi dan kami juga menggandeng pihak swasta di daerah,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris memaparkan, tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Dengan angka kebutuhan rumah mencapai 363 ribu unit dan 215 ribu rumah dalam kondisi tidak layak huni, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif agar penanganannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain pembangunan rumah baru dan rehabilitasi RTLH, Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya penataan kawasan kumuh.
Menurutnya, pembenahan kawasan kumuh bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat.
“Kawasan kumuh juga penting. Artinya kalau kawasan kumuh sudah dibenahi bersama, dia akan lebih sehat, hidupnya sehat,” tegasnya.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap adanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan backlog perumahan serta meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta diharapkan menjadi kunci dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat Jambi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
