.webp)
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyiapkan 7.515 paket pekerjaan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis mendorong pembangunan daerah, khususnya sektor infrastruktur.
Dari ribuan paket tersebut, anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai Rp87 miliar. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Penjabat Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, memaparkan rencana tersebut dalam sosialisasi pengelolaan keuangan daerah bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Aula Sasana Bhakti Praja, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Tursiman, keselarasan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci agar program 2026 berjalan sesuai regulasi dan target yang ditetapkan.
“Keselarasan persepsi antar-OPD penting supaya program 2026 berjalan sesuai aturan dan target,” ungkap Tursiman di hadapan peserta yang hadir.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Pemkab Banjarnegara juga mengalokasikan Rp6,1 miliar untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. Anggaran ini menjadi bagian dari evaluasi proyek fisik tahun 2025 guna memastikan kualitas pembangunan semakin baik.
Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, menegaskan bahwa forum sosialisasi bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum memperbaiki tata kelola proyek.
Ia menyoroti pentingnya evaluasi kewajaran harga dalam pengadaan barang dan jasa agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan memberikan upah layak bagi pekerja.
“Evaluasi harga harus cermat dan efisien. Jangan sampai proyek selesai, tapi kualitasnya tidak maksimal atau upah pekerja tidak layak,” ujarnya dengan tegas.
Pengawasan internal, lanjutnya, akan diperketat untuk memastikan setiap pekerjaan fisik memenuhi standar mutu serta tertib dalam perencanaan dan pelaporan.
Dalam kegiatan tersebut, tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turut memberikan pembekalan. Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam pengawasan keuangan daerah.
“Pengawasan dan pembinaan berjalan beriringan. Transparansi jadi fondasi agar persoalan teknis di lapangan tidak berkembang menjadi persoalan hukum,” kata Iwan.
Ia menegaskan bahwa BPK tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam memastikan administrasi dan laporan keuangan berjalan tertib serta sesuai kondisi riil di lapangan.
Pemkab Banjarnegara menilai pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama karena berdampak langsung pada mobilitas barang dan jasa. Perbaikan jalan dan jembatan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Dengan total 7.515 paket pekerjaan yang disiapkan untuk 2026, pemerintah daerah optimistis pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banjarnegara secara luas.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
