.webp)
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memastikan sejumlah item renovasi rumah jabatan yang dinilai berada di luar fungsi kedinasan akan dibiayai secara mandiri menggunakan dana pribadi, sebagai bentuk respons atas aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Langkah ini disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud menyusul sorotan terhadap paket renovasi rumah jabatan gubernur yang mencakup beberapa item nonprioritas, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Menurutnya, keputusan pembiayaan mandiri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmennya agar penggunaan fasilitas pimpinan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.
“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Ia menegaskan kritik dan aspirasi masyarakat yang berkembang beberapa waktu terakhir menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik.
Menurutnya, masukan publik harus dipandang sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur,” katanya.
Selain memastikan pembiayaan mandiri untuk sejumlah item renovasi, Gubernur Rudy Mas’ud juga menegaskan seluruh paket renovasi rumah jabatan akan dievaluasi dan dikaji ulang agar prioritas penggunaannya selaras dengan kebutuhan kedinasan dan kepentingan masyarakat.
Pemprov Kaltim, lanjut Gubernur Rudy Mas’ud, juga membuka ruang transparansi yang lebih luas agar proses evaluasi dapat diawasi publik secara terbuka.
Ia menambahkan ke depan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan akan diarahkan lebih sederhana, efisien, dan berpihak pada prioritas pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Langkah tersebut, menurut Gubernur Rudy Mas’ud, merupakan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Sejumlah pengamat menilai keputusan pembiayaan pribadi untuk item nonkedinasan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah merespons aspirasi masyarakat melalui langkah konkret, tidak hanya pada tataran komunikasi, tetapi juga dalam kebijakan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
