.webp)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong perluasan akses pekerjaan yang dapat dilakukan dari mana saja sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menyebut fenomena arus balik Lebaran kini semakin kompleks. Menurutnya, banyak pemudik kembali ke kota dengan membawa keluarga atau kerabat demi mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
Ia menilai, dengan dukungan digitalisasi dan peningkatan keterampilan, masyarakat usia produktif sebenarnya memiliki peluang untuk tetap bekerja tanpa harus berpindah ke kota besar. “Jika peluang kerja bisa diakses dari mana saja, maka urbanisasi bisa ditekan, dan desa tidak lagi hanya menjadi daerah asal tenaga kerja, tetapi juga pusat pertumbuhan baru,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang tengah dibahas pemerintah, lanjutnya, dapat menjadi solusi strategis. Selain untuk mengantisipasi potensi krisis energi akibat konflik global, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi penumpukan tenaga kerja di kota-kota besar.
Bonivasius menjelaskan, arus balik yang masif berdampak pada desa yang kehilangan tenaga kerja produktif serta menghadapi risiko aging population. Kondisi ini membuat desa kerap hanya menjadi pemasok tenaga kerja bagi perkotaan.
Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan ekonomi yang masih tinggi antarwilayah. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, wilayah seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur mencatat angka di atas Rp300 juta, sementara banyak provinsi lain masih berada di bawah Rp60 juta. Indeks ketimpangan yang berkisar antara 0,38 hingga 0,40 turut menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata.
“Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kemendukbangga/BKKBN mendorong pemerintah daerah memperkuat ekonomi lokal desa, mulai dari pengembangan pertanian presisi, perikanan terpadu, hingga ekonomi kreatif dan ekowisata,” tuturnya.
Dalam konteks tersebut, lanjutnya, kebijakan WFH dinilai bisa menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan. Fenomena arus balik Lebaran kini tidak lagi bisa dianggap sekadar mobilitas musiman, tetapi berkembang menjadi gelombang urbanisasi baru yang meningkatkan tekanan pada kota-kota besar, termasuk dalam konsumsi energi.
“Arus balik yang lebih besar dari arus mudik bukan sekadar fenomena transportasi, tetapi cermin ketimpangan struktural antara desa dan kota,” ucap Bonivasius.
Ia menegaskan arus balik yang lebih besar dibanding arus mudik harus menjadi alarm bagi kebijakan kependudukan nasional. Tanpa intervensi yang tepat, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi.
“Bonus demografi hanya akan optimal bila desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota, dan pembangunan bisa lebih merata sekaligus berkelanjutan,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
