.webp)
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya menjadikan kesehatan mental anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional, khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Menurut Lia, langkah Kemenkes dalam menyusun buku saku edukatif bagi anak-anak merupakan inisiatif strategis dalam upaya pencegahan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan belajar dan kesehatan mental sejak usia dini.
“Kami mendukung penuh upaya Kemenkes dalam menyusun buku saku bagi anak-anak sebagai langkah preventif gangguan kesehatan. Namun, kolaborasi lintas kementerian harus diperkuat agar pendekatan ini lebih komprehensif,” ujar Lia, pada Senin (13/04).
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lia mengusulkan agar buku edukasi yang diterbitkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu merangsang kreativitas dan logika anak.
“Buku tersebut perlu menjadi sarana brainstorming bagi anak-anak, agar mereka mampu memiliki mimpi yang logis dan bisa diraih,” tambahnya.
Dalam kunjungannya ke klinik gangguan belajar di RS Menur Surabaya, Lia menemukan beragam kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan kesehatan mental anak saat ini.
Ia mengungkapkan adanya anak-anak dengan berbagai latar belakang masalah, mulai dari gangguan belajar hingga trauma akibat perundungan dan pelecehan seksual.
“Saya menemukan anak yang memiliki mimpi menjadi hacker, namun di sisi lain ada juga anak-anak yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh,” ungkap Lia.
Lia juga mendorong peningkatan fasilitas dan tenaga medis dalam layanan kesehatan mental anak, termasuk pengembangan pusat layanan seperti child and adolescent health center di berbagai daerah.
Menurutnya, bimbingan kontekstual sangat penting agar anak dapat tumbuh dengan kemampuan berpikir rasional yang sehat.
“Diperlukan penguatan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, khususnya di klinik gangguan belajar, agar anak mendapatkan pendampingan yang optimal,” tegasnya.
Lia menyoroti masih minimnya rumah sakit yang fokus pada layanan kesehatan mental, yang dipengaruhi oleh stigma negatif di masyarakat. Kondisi ini membuat layanan kesehatan mental belum menjadi prioritas di banyak institusi kesehatan.
Selain itu, faktor keluarga dinilai memiliki peran dominan dalam membentuk kesehatan mental anak. Lia mengungkapkan bahwa sekitar 24 hingga 46 persen masalah kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan konflik dalam keluarga.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar penanganan kesehatan mental anak dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Pendekatan kolaboratif sangat penting, termasuk dengan kementerian yang menangani keluarga, agar penanganan kesehatan mental anak bisa dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.
Lia menegaskan bahwa upaya peningkatan kesehatan mental anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan keluarga untuk menciptakan generasi yang sehat secara fisik maupun mental.
Menurutnya, investasi pada kesehatan mental anak merupakan langkah strategis jangka panjang dalam membangun masa depan bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
