.webp)
Dalam rangkaian Sidang ke-21 _United Nations Forum on Forests (UNFF21)_ di Markas Besar PBB, New York, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melaporkan capaian signifikan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi iklim melalui perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Sidang _Twenty-first United Nations Forum on Forests_, turut hadir Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.
Menteri Kehutanan mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 86 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini yang terintegrasi, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan berbasis masyarakat di tingkat tapak.
Capaian positif ini terus berlanjut, di mana pada periode satu tahun terakhir (2024-2025), Indonesia mencatatkan penurunan luas karhutla yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh penguatan pemantauan titik panas _(hotspot)_ dan respons cepat pemadaman oleh tim gabungan di lapangan.
Meski mencatatkan tren penurunan, Menteri Kehutanan memberikan peringatan khusus terkait kondisi iklim tahun ini. Berdasarkan analisis data cuaca, diprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas Rendah hingga Moderat pada Juni 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang.
“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” tegas Menhut di New York, Senin (11/5) waktu setempat.
Menteri Kehutanan juga menekankan bahwa penekanan angka karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan kerja sama yang erat antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pencegahan dilakukan secara efektif sejak dini.
“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
