.webp)
Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pengembangan Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong, Senin (11/5/2026), Menpar Widiyanti menegaskan bahwa RIDPN menjadi pedoman utama dalam pembangunan pariwisata Raja Ampat agar tetap terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
“RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Menpar Widiyanti.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan wisata.
Ia menegaskan bahwa Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism yang tidak mengorbankan kelestarian alam demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang membutuhkan penanganan bersama, di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.
Pemerintah juga tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat guna mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal wisata.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.
Selain itu, Menpar turut menyoroti persoalan daya dukung lingkungan dan potensi overtourism di Raja Ampat. Menurutnya, peningkatan akses penerbangan menuju Sorong harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam dalam menerima jumlah wisatawan.
Ia menekankan bahwa konsep pariwisata berkualitas tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mencakup aspek keamanan, kebersihan, aksesibilitas, kualitas layanan, hingga penghormatan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu wilayah di dunia yang memiliki dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Selain itu, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.
Meski demikian, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pelaku industri pariwisata lokal, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum optimalnya transportasi antar pulau dengan tarif terjangkau.
Nausrau juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas digital melalui layanan internet berbasis satelit di wilayah pulau-pulau terpencil.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong dukungan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut,” tuturnya.
Selain agenda pertemuan, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina/Jetty Sorong.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong guna mendukung pengembangan aksesibilitas wisata bahari di Raja Ampat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
