.webp)
Pemda DIY tengah mengupayakan sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini guna menunjang peningkatan dinamika mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, baik pada sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan, jasa, maupun aktivitas perkotaan lainnya.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti pada Focus Group Discussion (FGD) Arah Kebijakan Integrasi Transportasi Perkotaan di DIY, Selasa (19/05). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Made mengatakan, Pemda DIY terus mendorong penguatan konektivitas antarmoda guna menciptakan sistem transportasi publik terbaik bagi masyarakat DIY maupun pengunjung dari luar DIY.
“Tuntutan tingginya mobilitas ini tidak bisa dielakkan. Dan kami juga ingin bagaimana mampu menawarkan kenyamaan transportasi bagi masyarakat DIY maupun pengunjung yang datang ke Jogja. Namun memang masih ada persoalan besar, khususnya di wilayah perkotaan, yakni ketergantungan kepada penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Made mengungkapkan, dinamika mobilitas perkotaan DIY meliputi pertumbuhan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi di DIY yang selalu meningkat setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan kendaraan pribadi ini bahkan mencapai sekitar 6,2% pertahunnya. Tak heran jika dominasi kendaraan pribadi di wilayah perkotaan DIY mencapai 80%.
“Ketergantungan masyarakat kepada penggunaan kendaraan pribadi ini yang juga membuat cukup berat untuk beralih ke kendaraan umum. Karenanya, Pemda DIY terus mendorong penguatan konektivitas antarmoda melalui integrasi layanan kereta api perkotaan, Trans Jogja, terminal, kawasan park and ride, serta pengembangan simpul-simpul transportasi strategis lainnya,” paparnya.
Terkait arah kebijakan, Made mengatakan, Pemda DIY akan melakukan penguatan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengembangan simpul transportasi berbasis integrasi antarmoda di kawasan strategis DIY. Selanjutnya, peningkatan layanan transportasi publik ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan sumbu filosofi berbasis transportasi publik dan pedestrian.
“Kami juga akan melakukan penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan transportasi berbasis rel dan konektivitas wilayah. Selanjutnya, kami akan mendorong pengembangan transportasi massal yang aman, nyaman, efisien, serta sistem mobilitas perkotaan rendah emisi dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Joice mengatakan, pada dasarnya layanan transportasi umum di Yogyakarta kini telah terintegrasi dengan rute bus Trans Jogja, yang terhubung langsung dengan stasiun-stasiun kereta api. Namun memang untuk efektivitas layanan integrasi yang ada, masih perlu ditingkatkan.
“Pemerintah Indonesia saat ini memang secara aktif mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui skema pendanaan di luar APBN. Upaya ini menjadi pendorong utama dalam pengembangan infrastruktur, terutama di sektor kereta api. Namun yang harus dipahami, pengembangan jalur kereta api itu juga tidak mudah,” imbuhnya.
Ditegaskan Joice, pengembangan jalur kereta api membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup rumit. Dan setiap tahapan yang diperlukan, harus dilakukan dengan baik, misalnya menyelenggarakan kajian yang terinci.
Menurut Joice, hingga tahun 2030, ditargetkan panjang jalur kereta api secara nasional mencapai 10.524 km, termasuk 3.756 km jalur kereta api perkotaan. Namun memang pengembangan jaringan kereta api hingga 2030 akan dipusatkan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.
“Untuk wilayah Pulau Jawa, difokuskan pada pengembangan jalur ganda dan elektifikasi, serta pengoperasian kereta cepat. Pengembangan jalur kereta api memang mampu menjadi solusi, namun pengembangan tidak bisa terjadi tanpa integrasi dengan moda transportasi lainnya,” imbuhnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
