Gubernur Sherly Laos bersama Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, membangun harapan melalui pembangunan 36 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Pembangunan tersebut didanai melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp2,4 miliar, Selasa (28/7).
Program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Desa Domato, Halmahera Barat, yang menjadi salah satu daerah dengan prospek ekonomi paling menjanjikan di Indonesia.
Saat membuka arahannya, Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi kontribusi BTN melalui penyaluran TJSL senilai Rp2,4 miliar untuk pembangunan 36 unit RTLH. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah.
Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan bermartabat. “Rumah yang layak menjadi fondasi kehidupan. Dari keluarga yang kuat akan lahir desa yang kuat, kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” ujar Sherly.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan bahwa Maluku Utara menjadi salah satu daerah dengan prospek ekonomi paling menjanjikan di Indonesia.
“Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 19,64 persen, tertinggi secara nasional, ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 37 persen serta peningkatan investasi dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 17,75 persen,” ungkap Nixon di hadapan Gubernur.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata Nixon melanjutkan, akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan maupun infrastruktur. Karena itu, BTN tidak hanya hadir sebagai bank, tetapi juga mendukung digitalisasi keuangan pemerintah, memperkuat sistem ekonomi, serta pelayanan publik.
Sherly menambahkan bahwa rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, melainkan juga sebagai ruang hidup utama tempat seluruh proses awal pembangunan karakter berlangsung.
Gubernur juga mengenang kunjungannya ke Desa Sidangoli Dehe pada 2025. Saat itu, ia mendapati puluhan keluarga telah hidup di atas laut selama hampir dua dekade dengan kondisi yang jauh dari layak.
Pengalaman tersebut menjadi alasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan relokasi warga ke kawasan hunian baru melalui pembangunan RTLH. Tahap awal mencakup pembangunan 36 rumah dan akan dikembangkan hingga sekitar 100 unit dengan dukungan pemerintah bersama perbankan Himbara.
“Keluarga yang sehat, sejahtera, kuat, dan bermartabat akan membentuk desa yang kuat, kecamatan yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” pungkas Gubernur seraya tersenyum.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
