Kementerian Perindustrian terus mempercepat hilirisasi komoditas berbasis agro sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal sekaligus memperkuat daya saing industri pangan nasional. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah singkong yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, mulai dari tepung tapioka, Modified Cassava Flour (MOCAF), pati termodifikasi, glukosa, sorbitol hingga beragam produk turunan lainnya yang dibutuhkan sektor industri.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Hilirisasi Berbasis Agro dan Peningkatan Daya Saing IKM Pangan Provinsi Lampung pada Kamis (16/7) di Bandar Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem hilirisasi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat industri pangan berbasis potensi lokal.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, hilirisasi singkong memiliki peran penting dalam mendukung agenda penganekaragaman pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
“Hilirisasi dan penganekaragaman pangan bukanlah dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan industri pangan nasional yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Faisol dalam keteranannya, Jumat (17/7).
Menurut Wamenperin, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk memastikan hilirisasi singkong berjalan secara optimal. “Sudah ada kebijakan yang menjadi instrumen penting untuk melindungi industri singkong nasional sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di dalam negeri,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan industri singkong melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mekanisme persetujuan impor berbasis pertimbangan teknis. Berbagai kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan keterkaitan hulu-hilir (backward dan forward linkages) sehingga mampu menciptakan rantai nilai industri yang lebih kuat serta memanfaatkan keunggulan komparatif daerah melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
“Regulasi yang baik harus diikuti dengan peningkatan kapasitas industri. Oleh karena itu, kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi produksi modern menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pangan nasional,” tegas Faisol.
Wamenperin juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerbitkan regulasi mengenai tata kelola dan hilirisasi ubi kayu untuk mendorong kemitraan yang lebih adil antara petani dan pelaku usaha.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan hingga tingkat kabupaten dan kota agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pelaku usaha dan petani. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Provinsi Lampung merupakan sentra produksi singkong terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 51 persen terhadap produksi nasional.
“Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat daya saing industri singkong daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting agar program hilirisasi ini mampu memberikan manfaat nyata bagi petani maupun industri,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengembangan industri olahan singkong sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
“Kami juga memanfaatkan momentum ini untuk menyosialisasikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK), sekaligus membuka peluang kemitraan antara IKM dengan industri lanjutan agar tercipta rantai pasok yang semakin kuat,” ujar Reni.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi tidak hanya membutuhkan dukungan regulasi, tetapi juga kolaborasi lintas sektor. Oleh sebab itu, Kemenperin menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Asosiasi Industri Roti, Biskuit dan Mi Instan (AROBIM), serta PT Thai Wah Indonesia sebagai mitra strategis.
“Kehadiran industri besar sangat penting karena dapat memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan pasar, standar mutu, teknologi pengolahan, hingga tata kelola rantai pasok yang telah diterapkan di industri. Dengan demikian, IKM dapat meningkatkan kualitas produknya agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional,” tutur Reni.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah serta pelaku IKM MOCAF dan tapioka dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Rangkaian penguatan hilirisasi akan dilanjutkan melalui Workshop Sistem Keamanan Pangan dan Diversifikasi Produk Olahan Singkong bagi IKM serta kegiatan Diseminasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan bagi IKM pangan di Provinsi Lampung.
Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris menyampaikan, workshop keamanan pangan akan berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 30 pelaku IKM MOCAF dan tapioka. Sementara itu, kegiatan diseminasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan akan diikuti sekitar 120 pelaku IKM pangan untuk memperluas pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
