Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Ian Heriyawan, menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan haji harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji mendatang. Seluruh pengalaman, capaian, hingga kendala di lapangan harus dirumuskan menjadi langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
Hal tersebut disampaikan Ian saat membuka kegiatan Evaluasi Dokumen, Pemvisaan, dan Mecca Route yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 11–13 Juli 2026.
“Kita baru belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap kekompakan dan kebersamaan ini menjadi gaya kerja kita. Dokumennya lancar, visanya lancar, sehingga pelayanan kepada jemaah juga semakin baik,” ujar Ian.
Ian mengapresiasi penyelenggaraan forum evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memastikan seluruh upaya yang telah dilakukan dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam persiapan penyelenggaraan haji tahun depan. Ia menekankan pentingnya menginventarisasi setiap kendala yang muncul di lapangan, baik dalam proses operasional maupun aspek kebijakan, agar dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang spesifik, terukur, dan implementatif.
“Kalau bisa hasilnya terukur. Kita saling studi banding dalam menyelesaikan masalah sesuai bidang masing-masing, terutama di bagian dokumen dan pemvisaan, sehingga pondasi pelayanan kita semakin kokoh. Fokus kita harus terus berlanjut, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” tegasnya.
Kegiatan evaluasi tersebut diikuti oleh 128 peserta yang berasal dari Kementerian Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Otoritas Bandar Udara, JMA Syariah, BBKK Soeta serta Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Haji dan Umrah dari seluruh Indonesia.
Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, Khairun Naim, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan layanan dokumen, pemvisaan, dan Mecca Route pada operasional haji 1447 H/2026 M berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Pelaksanaan Mecca Route berjalan dengan lancar. Embarkasi Makassar yang baru pertama kali melaksanakan layanan ini juga mampu berjalan dengan baik berkat kerja sama yang solid bersama Kantor Wilayah dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Amin, mengungkapkan bahwa operasional layanan dokumen di lapangan menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama mengingat kondisi geografis wilayah NTB.
Ia mencontohkan, terdapat beberapa kasus jemaah yang tertinggal paspor sehingga petugas harus menempuh perjalanan sangat jauh untuk mengambil dokumen tersebut.
“Ada jemaah yang tertinggal paspor sehingga waktu tempuh perjalanan sampai 12 jam sekali jalan. Jika harus kembali ke Mataram, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 24 jam pulang-pergi. Namun berkat persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari, kendala-kendala seperti itu dapat diminimalkan sehingga operasional tetap berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Menurut Amin, evaluasi menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk terus melakukan penyempurnaan pelayanan.
“Kami terus mengevaluasi dan terus berbenah sehingga dedikasi yang kami berikan benar-benar berdampak bagi jemaah. Tujuan kami semata-mata adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji,” pungkasnya.
Melalui forum evaluasi ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyempurnaan layanan dokumen, pemvisaan, dan Mecca Route, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas bagi jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
