Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada momentum ini, ia mendoakan agar Polri semakin kokoh membenahi diri dari dalam sekaligus semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri. Saya mendoakan Polri semakin humanis dalam melayani masyarakat dan semakin sejahtera kehidupan anggotanya dalam mengemban tugas menjaga keamanan serta menegakkan hukum,” ujar pria yang kerap disapa Abduh itu dalam keterangan resminya dikutip dari Parlementaria, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Abduh menilai, membangun Polri yang humanis tidak cukup hanya melalui pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap anggota Polri memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan pembaruan sistem peradilan pidana nasional.
“Semangat pembaruan dalam KUHP dan KUHAP harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh setiap anggota Polri. Penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasa keadilan merupakan fondasi utama untuk menghadirkan polisi yang semakin dekat, dipercaya, dan melayani rakyat,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah VI itu menegaskan, profesionalisme dan pendekatan humanis juga harus ditopang oleh kesejahteraan anggota Polri. Menurutnya, negara perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan personel karena mereka menjalankan tugas dengan risiko tinggi dan tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan masyarakat.
“Kesejahteraan anggota Polri bukan semata persoalan ekonomi, melainkan investasi untuk memperkuat integritas institusi. Anggota yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih fokus menjalankan tugas secara profesional, lebih tahan terhadap godaan penyimpangan, dan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa membangun kepercayaan publik juga memerlukan ketegasan dalam melakukan pembinaan dan penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar. Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan institusi, melainkan sebagai bentuk menjaga kehormatan dan marwah Polri.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada segelintir oknum yang melakukan pelanggaran. Mereka harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.
“Jangan biarkan segelintir oknum menjadi jurang pemisah antara Polri dengan rahimnya sendiri, yaitu rakyat. Mayoritas anggota Polri telah mengabdi dengan baik, sehingga nama baik institusi harus dijaga dengan keberanian menindak setiap pelanggaran secara adil dan transparan,” pungkas Abduh
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
