Integritas tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dibangun secara konsisten, mulai dari lingkungan keluarga, ruang kelas, hingga tempat kerja. Dari ruang-ruang itulah nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan ditanamkan sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi.
Dalam proses tersebut, perempuan memiliki peran yang tidak terpisahkan. Sebagai ibu di lingkungan keluarga, pendidik di sekolah, maupun pemimpin dalam ruang pengambilan keputusan, perempuan turut membentuk karakter, menanamkan nilai integritas, serta memperkuat budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Karena itu, penguatan perspektif gender menjadi bagian penting dalam membangun pendekatan pemberantasan korupsi yang lebih inklusif.
Gagasan tersebut mengemuka dalam lokakarya “Gender, Power, and Integrity: Strengthening Inclusive Approach to Anti-Corruption” yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (3/7).
Lokakarya ini merupakan hasil kerja sama Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC) dengan Australian Federal Police (AFP) untuk memperkuat pendekatan yang inklusif dalam pemberantasan korupsi.
“Integritas adalah pilihan, budaya, dan tanggung jawab bersama. Ketika perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, saling mengawasi, dan saling menguatkan, maka upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan,” tegas Ibnu.
Menurut Ibnu, pembahasan mengenai gender dalam pemberantasan korupsi bukan dimaksudkan untuk membedakan peran perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, perspektif gender menjadi pendekatan penting untuk memastikan setiap individu memiliki akses, kesempatan, dan ruang yang setara dalam membangun budaya integritas.
Ia menjelaskan, selain integritas, terdapat dua aspek lain yang saling berkaitan, yakni gender dan relasi kuasa. Gender tidak semata-mata dipahami sebagai perbedaan biologis, melainkan sebagai bagaimana perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berkontribusi, mengakses sumber daya, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, relasi kuasa yang tidak dikelola secara akuntabel berpotensi menimbulkan ketimpangan, membuka ruang konflik kepentingan, hingga menjadi celah terjadinya praktik korupsi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan, Ibnu menyampaikan bahwa KPK saat ini memiliki 714 pegawai perempuan yang turut berkontribusi dalam berbagai fungsi organisasi.
“Kehadiran perempuan memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Perempuan Berperan Strategis Menanamkan Nilai Integritas
Executive Police Officer Australian Federal Police (AFP), Karyn Ey, menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam memperkuat budaya antikorupsi, baik melalui keluarga, dunia pendidikan, maupun kehidupan sosial.
“Kami memperjuangkan peran perempuan dalam merawat keluarga, pendidikan, dan berbagai isu sosial. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar Karyn.
Pandangan serupa disampaikan Kriminolog sekaligus Dosen Senior Fakultas Hukum University of Malaya, Dr. Haezreena Begum. Menurutnya, di berbagai negara perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan tindak pidana. Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik korupsi.
“Budaya maskulinitas kerap membuat perempuan terpojok menjadi korban. Korupsi bukan hanya berbicara mengenai uang, tetapi juga berkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks,” ungkapnya.
Sementara itu, mantan Komisioner Kepolisian Malaysia, Normah Ishak, menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas sebagai landasan dalam menjalankan setiap amanah.
“Setiap orang harus berani bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil,” katanya.
Dalam sesi diskusi panel, Guru Besar Bidang Gender dan Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani W. Soetjipto, turut mengulas pentingnya memperluas keterlibatan perempuan dalam tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi yang lebih inklusif.
Melalui lokakarya ini, KPK bersama Australian Federal Police (AFP) mendorong penguatan perspektif gender sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas dan tata kelola yang berkeadilan. Kegiatan yang diikuti oleh insan KPK, para Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), serta perwakilan Korlantas Tipikor Polri, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
