Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui pelibatan keluarga pejabat dalam upaya pencegahan korupsi. Keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai antikorupsi sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas hasil kolaborasi KPK bersama Pemda Provinsi Jabar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Jumat (24/7).
Mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”, kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat eselon II, yakni setingkat kepala dinas, kepala biro, dan kepala badan, beserta suami atau istri masing-masing.
Ibnu menyampaikan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keluarga menjadi salah satu lingkungan terdekat yang memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga integritas seseorang.
“Yang harus dibentengi bukan hanya pribadi pejabatnya, tetapi juga pasangannya. Keluarga atau pasangan yang berintegritas adalah mereka yang memberikan kesejukan di dalam rumah tangga. Hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masing-masing. Setidak-tidaknya, pasangan menjadi pengingat utama untuk tidak melakukan korupsi,” jelas Ibnu.
Menurutnya, dukungan keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mencegah seseorang terjerumus ke dalam praktik korupsi. Sebaliknya, tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mengambil jalan yang tidak berintegritas.
Karena itu, Ibnu menekankan pentingnya keterlibatan pasangan dalam upaya membangun budaya integritas. Keluarga diharapkan dapat menjadi ruang pertama untuk saling mengingatkan, menjaga gaya hidup yang wajar, serta memperkuat komitmen untuk menolak korupsi dan gratifikasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas bagi para pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat beserta pasangan masing-masing selama mengemban amanah dan melaksanakan tugas.
“Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah,” ujar Erwan.
Erwan menilai pendidikan antikorupsi yang diinisiasi bersama KPK merupakan langkah preventif yang penting. Ia menggarisbawahi agar tidak ada tuntutan gaya hidup dari keluarga, terutama suami atau istri, yang justru membebani tugas pasangannya sebagai pelayan masyarakat.
“Seperti yang dicontohkan oleh perwakilan KPK, sering kali seseorang sudah berniat bekerja dengan integritas, namun karena desakan dari pasangannya, akhirnya terjerumus korupsi. Makanya kita undang pasangannya dalam pendidikan ini agar mereka memahami bagaimana cara memberikan support yang positif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ibnu menambahkan bahwa upaya menciptakan ekosistem antikorupsi membutuhkan peran aktif berbagai elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat umum, tokoh agama, hingga tenaga pendidik memiliki peran penting untuk saling mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai integritas dalam lingkungan masing-masing.
Melalui kegiatan Keluarga Berintegritas, KPK terus mendorong penguatan pendidikan dan pencegahan korupsi dengan pendekatan yang melibatkan lingkungan terdekat pejabat publik. Dengan demikian, nilai-nilai integritas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
