Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang juga selaku Ketua Komite BP Tapera optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui FLPP pada tahun 2026 dapat tercapai melalui kerja keras, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen BP Tapera dalam menjalankan amanah pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Menteri PKP, FLPP bukanlah program baru, namun dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, capaian penyaluran rumah subsidi terus mengalami peningkatan. Dari realisasi sebanyak 228.000 unit pada tahun 2023 meningkat menjadi 278.000 unit pada tahun 2025, dan hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai lebih dari 102.900 unit.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan dan bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kita adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak,” ujar Menteri PKP usai meresmikan Kantor Pusat Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berlokasi di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026).
Peresmian kantor baru tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan pembiayaan perumahan sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui peningkatan kualitas tata kelola BP Tapera.
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas kantor yang akan menjadi pusat koordinasi dan pengambilan keputusan strategis BP Tapera. Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri Lantai 5 dirancang sebagai pusat komando eksekutif, koordinasi strategis, serta administrasi internal lembaga.
Berbagai fasilitas utama yang tersedia meliputi ruang rapat utama dan konferensi untuk koordinasi lintas kementerian dan mitra strategis, ruang kerja jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner, hingga infrastruktur pemrosesan data dan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan pembiayaan perumahan nasional, termasuk pengembangan dan operasional Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA).
Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat layanan konsultasi bagi peserta, pekerja, pemberi kerja, perbankan penyalur, maupun pengembang perumahan subsidi, serta memperkuat transformasi digital BP Tapera menuju tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan profesional.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa perpindahan kantor menjadi momentum penting bagi BP Tapera untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan dana pembiayaan perumahan secara berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir terutama Pak Menteri PKP. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk MBR,” kata Heru Pudyo Nugroho.
Usai peresmian, Menteri PKP meninjau sejumlah fasilitas kantor baru BP Tapera, termasuk ruang kerja, ruang rapat strategis, dan pusat pengelolaan data. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
