Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan konektivitas antardaerah melalui rencana pengoperasian kapal bersubsidi yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya logistik di wilayah Papua.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan perhitungan kemampuan fiskal sebagai dasar penentuan jumlah armada maupun besaran anggaran yang akan dialokasikan bagi penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi.
“Saat ini kami sedang menghitung kapasitas fiskal daerah. Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi,” ujar Muflih.
Menurut Muflih, program kapal bersubsidi diharapkan mampu meningkatkan frekuensi pelayaran pada sejumlah jalur strategis, khususnya rute Jayapura-Serui dan Jayapura-Biak, yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Kami berharap ke depan pelayaran Jayapura-Serui maupun Jayapura-Biak dapat beroperasi dua hingga tiga kali dalam sepekan sehingga akses transportasi masyarakat semakin mudah, cepat, dan terjangkau,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muflih menyampaikan bahwa pengembangan transportasi laut merupakan salah satu program prioritas Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam membangun sistem konektivitas antardaerah yang semakin terintegrasi.
Melalui penyediaan kapal bersubsidi, Pemerintah Provinsi Papua berupaya memperkuat aksesibilitas wilayah, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir dan kepulauan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
