Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, terutama pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, Selasa (28/7/2026), mengatakan strategi pengendalian inflasi di Jawa Timur terus dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Rifki.
Ia menjelaskan, pada aspek ketersediaan pasokan, berbagai langkah antisipatif telah dilakukan untuk menjamin kecukupan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pola build up stock bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi selama periode mudik dan libur panjang.
Selain menjaga pasokan energi, pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis agar distribusi dan pasokan tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pada aspek kelancaran distribusi, berbagai dukungan diberikan untuk mempercepat penyaluran barang kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan truk hibah yang digunakan untuk mendistribusikan komoditas dalam kegiatan pasar murah ke berbagai daerah.
Di samping itu, penyelenggaraan program Mudik Gratis melalui jalur darat maupun laut turut membantu memperlancar mobilitas masyarakat selama periode libur, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang berpotensi menghambat distribusi logistik. “Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar arus barang dan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Rifki.
Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, penguatan koordinasi dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan High Level Meeting (HLM) TPID di berbagai daerah. Forum tersebut menjadi sarana menyusun langkah antisipatif sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi gejolak harga.
Selain itu, transparansi informasi harga juga terus ditingkatkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo). Platform digital tersebut memungkinkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan harga serta ketersediaan berbagai komoditas pangan secara lebih cepat dan akurat.
Menurut Rifki, pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan harga menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat waktu sehingga potensi gejolak inflasi dapat diantisipasi sejak dini.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama TPID, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengendalian inflasi semakin efektif. Dengan pasokan yang terjaga, distribusi yang lancar, dan komunikasi yang kuat, stabilitas harga di Jawa Timur diharapkan tetap terpelihara serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Rifki.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
