Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan pembangunan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.
Video pembelajaran PUG memuat materi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep, kebijakan, serta penerapan PUG dalam pembangunan. “Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kita luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran, tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang sudah mengaksesnya, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Jakarta, Rabu (26/8).
Materi dalam video pembelajaran PUG mencakup kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep gender dan PUG, analisis gender untuk pembangunan nasional dan daerah, penyusunan gender action budget di tingkat pusat dan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Materi pembelajaran tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas.
Menurut Deputi Pungkas, PUG merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan. Penerapan PUG diarahkan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan.
Upaya memperkuat pemahaman dan penerapan PUG juga membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mardiah, mengatakan konsistensi pelaksanaan PUG diperlukan agar analisis gender dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan.
“PUG adalah kewajiban yang harus diimplementasikan secara konsisten. Melalui video ini, kami berharap aparatur di pusat maupun daerah semakin tajam dalam melakukan analisis gender untuk perencanaan yang lebih responsif,” ujar Asdep Mardiah.
Penerapan PUG yang konsisten juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan kebijakan yang responsif gender merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. “Penguatan kualitas keluarga dimulai dari kebijakan yang responsif gender. Sinergi ini krusial agar pembangunan kita dirasakan manfaatnya secara adil, tidak hanya oleh individu, tetapi juga keluarga Indonesia,” ujar Deputi Woro.
Minister Counsellor DFAT Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton, mengatakan Australia mendukung pengembangan kapasitas pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif. “Australia terus mengapresiasi kemitraan yang kuat dengan Bappenas dan Pemerintah Indonesia melalui Program SKALA. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia berbagi komitmen yang sama untuk memajukan kesetaraan gender. Kami berharap dapat terus mendukung upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang semakin responsif gender, inklusif, dan bermanfaat bagi semua,” ujar Minister Counsellor Tim.
Kegiatan yang didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia ini menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dan mendorong pemanfaatan media pembelajaran sebagai instrumen peningkatan kapasitas. Sekitar 200 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan media turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Melalui video pembelajaran ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemanfaatan materi PUG secara lebih luas untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan pembangunan serta mendukung penerapan perspektif gender secara konsisten dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
