Kepala BPOM Taruna Ikrar turun langsung memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/7/2026). Monitoring dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari proses produksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukitbaru 1 hingga distribusi dan penyajian makanan bagi kelompok penerima manfaat di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati.
Kunjungan tersebut menegaskan komitmen BPOM dalam mengawal keamanan pangan Program MBG sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pelaksanaannya, BPOM bertanggung jawab melakukan pengawasan keamanan pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembinaan sumber daya manusia, penyusunan pedoman, hingga pengawasan implementasi di lapangan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden. Program ini harus dikawal bersama agar setiap pangan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
“BPOM hadir untuk memastikan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis dari proses produksi, distribusi, hingga diterima masyarakat. Prinsip kami jelas, bukan pangan kalau tidak aman. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap makanan yang dikonsumsi benar-benar memenuhi standar keamanan dan mutu,” ujar Taruna Ikrar.
Menurut Taruna Ikrar, keamanan pangan menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Program MBG. Pengalaman terjadinya kasus keracunan pangan pada penyelenggaraan MBG menjadi pengingat penting bahwa pengawasan harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kunjungan Kepala BPOM ke SPPG Bukitbaru 1 ikut didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Wilayah Kerja Sumatra Selatan-Bangka Belitung Nurya Hartikasari serta Kepala SPPG Bukitbaru 1 Abdul Arif. Turut hadir pula Asisten I Sekretaris Daerah Kota Palembang dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Palembang Putri Damayanti.
Kepala BPOM meninjau secara langsung seluruh tahapan pengolahan MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga kesiapan distribusi. SPPG Bukitbaru I melayani sebanyak 2.221 penerima manfaat di wilayah Kota Palembang.
Dari hasil pemantauan di SPPG, secara umum penyelenggaraan telah memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pengolahan. Meski demikian, BPOM masih memberikan sejumlah catatan perbaikan, salah satunya terkait pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar semakin memenuhi persyaratan.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan melalui inspeksi, tetapi juga melalui pendekatan pembinaan yang berkelanjutan. “BPOM tidak berada setiap saat di SPPG, tetapi kami membangun sistem pengawasan yang terstruktur melalui surveilans, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan seluruh unit pelaksana teknis BPOM di Indonesia,” tutur Taruna.
“Kami juga telah menyusun berbagai pedoman agar penyelenggara memiliki acuan yang jelas dalam menjaga keamanan pangan,” jelasnya lagi.
Usai meninjau SPPG, Kepala BPOM melanjutkan monitoring ke Posyandu Melati untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga hingga makanan diterima oleh kelompok 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Program MBG bagi kelompok rentan.
“Saya pernah bertugas sebagai Kepala Puskesmas sehingga memahami betul bahwa Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di sini lah kesehatan ibu dan anak dibangun sejak awal. Karena itu, keamanan pangan bagi kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kesehatan anak dimulai sejak masa kehamilan. Oleh sebab itu, ibu hamil harus memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan seimbang agar tumbuh kembang janin berlangsung optimal. Setelah persalinan, pemenuhan gizi yang baik juga diperlukan untuk mendukung pemulihan kesehatan ibu sekaligus meningkatkan kualitas ASI bagi bayi.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan mulai dari SPPG hingga Posyandu, BPOM menilai penyelenggaraan Program MBG bagi kelompok 3B telah menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan sesuai standar yang ditetapkan. selain itu, faktor kedekatan lokasi Posyandu dengan SPPG juga menjadi nilai tambah karena membantu menjaga mutu dan keamanan pangan selama proses distribusi. Hal ini dikarenakan kualitas pangan sangat dipengaruhi oleh pengendalian waktu distribusi, jarak pengiriman, dan kondisi penyimpanan.
Taruna Ikrar juga mengingatkan bahwa makanan bergizi harus memenuhi prinsip gizi seimbang dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat yang cukup. Selain aman dan bergizi, penyajian makanan yang menarik juga penting untuk meningkatkan selera makan, khususnya bagi anak-anak dan balita.
Menutup kunjungannya, Kepala BPOM menyampaikan komitmen untuk terus mendukung keberhasilan Program MBG melalui pembinaan, edukasi, dan pengawasan yang berkesinambungan. “Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada masyarakat, tetapi juga dari terjaminnya keamanan pangan di setiap tahapan. BPOM akan terus hadir mengawal program ini agar setiap pangan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bermutu, bergizi, dan mampu mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” pungkas Taruna Ikrar.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
