Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut disampaikan Menkeu Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (18/9).
Kinerja APBN yang kuat dan kredibel tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track.
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Menkeu Suahasil Nazara.
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun, sehingga defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sementara kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.
Sementara itu, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menkeu menegaskan percepatan belanja harus tetap diiringi prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan APBN terus menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai program, antara lain subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap daya beli masyarakat. Menkeu menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal.
“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Dan karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel. Pendapatan harus kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, tapi harus tetap efisien, dan defisit kita kelola secara sehat dan terkendali,” jelasnya.
Ke depan, Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN agar stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia dapat terjaga secara simultan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
