Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung Visi dan Peta Jalan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 2026–2030 sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan birokrasi harus mampu berperan sebagai enabler atau penggerak dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Hal tersebut disampaikan Rini dalam High Level Meeting (HLM) MES di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama, yakni peningkatan posisi Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) dan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta penguatan ekosistem syariah melalui pemberdayaan ekonomi masjid.
“Kementerian PANRB mendukung sejumlah langkah sinergi MES, antara lain mendongkrak peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE),” jelas Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua I Pengurus Pusat (PP) MES ini.
Berkaitan dengan agenda peringkat SGIE dan inklusi keuangan syariah, Kementerian PANRB berperan dalam mendorong birokrasi melakukan penyederhanaan proses lintas K/L untuk mewujudkan kemudahan berusaha dan debirokratisasi perizinan bagi pelaku usaha, termasuk pelaku usaha syariah/halal. “Birokrasi yang agile dan terintegrasi adalah kontributor penting naiknya peringkat SGIE Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Kementerian PANRB juga terus mendorong pemerintah digital terintegrasi dengan penekanan pada interoperabilitas data dan penyederhanaan ribuan aplikasi pemerintah. Sejalan dengan agenda ini, Kementerian PANRB mendorong integrasi data ekonomi syariah agar pengukuran kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) lebih presisi dan realtime.
Menteri Rini menekankan bahwa MES tidak hanya berfungsi sebagai komunitas, tetapi juga sebagai penghubung dalam pembangunan ekonomi. “MES itu saya lihat bukan sekedar sebagai community builder. Tapi mungkin juga bisa kita jadikan sebagai market marker untuk pembangunan ekonomi kita,” ujarnya.
Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan adanya keterhubungan termasuk dalam ranah ekonomi. Ia berharap MES dapat menjadi konektor atau penghubung bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. “Saya mengajak supaya MES ini tidak hanya sebagai komunitas namun bisa menjadi bisa ikut membangun ekosistem serta menjadi konektor untuk semua pelaku ekonomi,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa diperlukan pemetaan dan improvisasi dalam mendongkrak peringkat SGIE. “MES tentunya perlu mengambil peran yang konkret dalam mengkonsolidasikan berbagai pihak agar upaya peningkatan posisi Indonesia dalam SGIE ini dapat dilakukan secara bersama dan juga secara terarah,” kata Rosan.
Ketua Umum PP MES yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan yang komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Pengembangan ekonomi syariah tidak dilakukan secara parsial tapi dilakukan secara komprehensif secara keseluruhan. Mulai dari produksi, pembiayaan, penguatan kapasitas, sertifikasi, distribusi, akses pasar, konsumsi, hingga ekspor.
“Karena itu pendekatan ke depan perlu bergeser dari sekedar membuat program menjadi pembangunan ekosistem yang saling terhubung dan juga memberikan dampak yang positif,” pungkasnya.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
