Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan peran Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) sebagai bagian dari ekosistem pencegahan korupsi di daerah. Di Sumatera Barat, penguatan tersebut diarahkan tidak hanya pada peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, tetapi juga pada konsolidasi forum, perluasan jejaring, dan optimalisasi kontribusi para agen integritas di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan ‘Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Program Sertifikasi PAKSI-API bagi ASN Pemprov Sumatera Barat dan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Sumatera Barat’ pada 7–10 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sekaligus memastikan keberadaan PAKSI-API dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam mendukung pencegahan korupsi di daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemberdayaan Forum PAKSI-API Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi terbuka antara tim KPK dan anggota Forum PAKSI Sumatera Barat untuk mengevaluasi perkembangan forum sekaligus memetakan tantangan dan kebutuhan penguatan ke depan.
Ketua Forum PAKSI Sumatera Barat, Vera Neldy, mengatakan penyebaran PAKSI di Sumatera Barat terus berkembang dan kini tidak lagi hanya berasal dari inspektorat, tetapi juga dari berbagai instansi lainnya. Untuk memudahkan pembinaan dan pemetaan, Forum PAKSI mengelompokkan daerah menjadi wilayah dengan PAKSI aktif, kurang aktif, dan daerah yang belum memiliki PAKSI.
“Ke depan, kami berharap setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu hingga dua PAKSI aktif agar edukasi antikorupsi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Vera.
Target tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan keberadaan penyuluh hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan jejaring yang lebih merata, kegiatan edukasi dan penyebarluasan nilai integritas diharapkan tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat dan berbagai sektor lainnya.
Vera mengatakan potensi dan peran anggota PAKSI di Sumatera Barat masih perlu dioptimalkan, khususnya melalui dukungan pemerintah daerah agar para penyuluh dapat lebih aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah dukungan sarana untuk memperkuat koordinasi organisasi.
“Saat ini kami juga masih terkendala belum adanya ruang sekretariat khusus untuk mendukung aktivitas forum,” ungkap Vera.
Menanggapi hal tersebut, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Susan Cintiani, mendorong Forum PAKSI Sumbar memperkuat pelaporan dan dokumentasi kegiatan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, dokumentasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu menunjukkan kontribusi forum sekaligus menjadi dasar bagi penguatan dukungan terhadap aktivitas PAKSI.
“Forum perlu memiliki laporan kegiatan yang disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah agar manfaat dan kontribusinya dapat diketahui. Terkait sekretariat, perlu dipastikan bagaimana dukungan fasilitas yang dapat diberikan sehingga aktivitas forum dapat berjalan lebih optimal,” kata Susan.
Dalam diskusi tersebut, anggota PAKSI turut menyampaikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan di lapangan. Sejak deklarasi pada 2021 dan penguatan organisasi melalui surat keputusan pada 2022, anggota forum telah menjalankan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi antikorupsi bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, serta lembaga lainnya.
Penguatan forum ke depan juga perlu merespons dinamika keanggotaan akibat mutasi dan purnatugas, sekaligus meningkatkan pemanfaatan media sosial dan komunikasi publik. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di daerah juga menjadi salah satu faktor penting agar jejaring PAKSI dapat terus berkembang dan berkelanjutan.
KPK mendorong Forum PAKSI Sumbar tidak hanya memperkuat keberadaan organisasi, tetapi juga membangun tata kelola forum yang semakin baik, meningkatkan pemberdayaan anggota, serta memperluas jejaring kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor lainnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi sekaligus memperkuat peran PAKSI dan API sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan budaya integritas di berbagai lingkungan.
Perkuat Forum dan Kompetensi PAKSI-API
Penguatan ekosistem tersebut berlanjut pada 8 September 2026 melalui pengukuhan Forum PAKSI Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, inspektorat, perangkat daerah, serta anggota Forum PAKSI Sumbar.
Pengukuhan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara forum PAKSI dengan pemerintah daerah. Dengan dukungan tersebut, PAKSI dan API diharapkan dapat semakin aktif menjalankan fungsi edukasi, penguatan integritas, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Pada rangkaian yang sama, KPK juga memberikan sosialisasi mengenai sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) kepada anggota Forum PAKSI-API Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sosialisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sertifikasi kompetensi di bidang antikorupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Sertifikasi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kompetensi para agen integritas sesuai dengan peran yang dijalankan.
PAKSI berperan dalam menyebarluaskan nilai dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat, sementara API berperan mendorong penguatan sistem integritas di organisasi dan institusi.
Di Sumatera Barat, terdapat 66 PAKSI dan API yang menjadi bagian dari potensi penggerak budaya integritas di daerah. Dengan penguatan kompetensi, kelembagaan, serta jejaring kolaborasi, KPK berharap keberadaan para agen integritas tersebut dapat semakin berkontribusi dalam memperluas pendidikan antikorupsi dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
