Badan Pengkajian MPR RI menyoroti tantangan pelemahan daya beli masyarakat hingga keberlanjutan sektor industri dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “APBN untuk Kemakmuran Rakyat: Konstitusionalisasi Perlindungan Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi” di Jakarta.
Forum tersebut membahas berbagai persoalan ekonomi nasional, mulai dari daya beli masyarakat, kesenjangan pendapatan, tekanan terhadap sektor usaha, ketenagakerjaan hingga efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pemerataan ekonomi.
Pembahasan menekankan bahwa tantangan pembangunan tidak sebatas menjaga angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga perlu menghasilkan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli, memperkuat industri dan UMKM, serta memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat.
Sejumlah akademisi, pakar ekonomi dan anggota parlemen turut menyampaikan pandangan dalam forum tersebut.
Akademisi Universitas Gunadarma Dr. Muhamad Yunanto, S.E., M.M. menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia, termasuk persoalan kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan yang bersifat konsumtif. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kemiskinan kultural serta kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Tantangan negara kita seperti yang disampaikan pimpinan adalah moral hazard. Karena itu, kita bicara problem kemiskinan kultural yang penyelesaiannya tidak sebatas bagi-bagi sembako,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Manap menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dilihat lebih jauh dari sisi distribusi manfaatnya kepada masyarakat.
Dalam forum disebutkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester pertama berada di angka 5,45 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut dinilai masih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kondisi ini perlu dicermati karena tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau 5 persen itu tidak kerja, kalau kerja bisa 6 atau 7 persen. Tetapi banyak ekonom juga mengkritisi angka ini. Apakah betul sebesar ini? Karena melihat kondisinya masih berat,” katanya.
Besarnya APBN juga menjadi perhatian dalam diskusi. Abdul menyoroti APBN 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun.
Anggaran negara sebesar itu dinilai perlu diterjemahkan melalui berbagai program yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program yang turut dibahas adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki relevansi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah karena menyentuh kebutuhan dasar, khususnya pemenuhan gizi anak.
“MBG ini agak unik. Di kalangan elite mungkin kurang populer, tetapi di bawah masyarakat justru ditunggu. Di beberapa daerah, anak-anak dari keluarga miskin bahkan berangkat sekolah tanpa sarapan,” ujar Abdul.
Di sisi lain, tekanan terhadap daya beli masyarakat juga dikaitkan dengan sejumlah faktor, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta perubahan pola konsumsi akibat digitalisasi ekonomi.
Dalam forum disebutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus Rp18.000 sebelum berada di kisaran Rp17.700-an. Sementara jumlah PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026 disebut mencapai 43.805 pekerja.
Kondisi tersebut turut memberikan tekanan kepada UMKM. Masuknya produk impor berharga murah serta pergeseran perilaku konsumen ke platform digital menjadi tantangan tambahan bagi usaha lokal dan pasar tradisional.
Forum juga menyoroti masih besarnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tekanan yang dihadapi kelas menengah akibat kenaikan harga yang tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan.
Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan terhadap kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan.
Tata kelola anggaran turut menjadi perhatian. Penguatan pengawasan dan pemberantasan korupsi dipandang penting untuk memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Prof. Darmadi juga menyoroti perkembangan upah riil pada sejumlah sektor. Dalam forum disebutkan sektor pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan manusia mengalami penurunan 3,39 persen, sementara sektor lainnya berpotensi tumbuh sekitar 3,08 persen.
Abdul Manap mengingatkan disparitas antara pertumbuhan kelompok atas dan kondisi kelas menengah dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih adil.
“Problemnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi kelas atas tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat kelas menengah. Dengan kata lain, tidak ada multiplier effect berupa ketersediaan lapangan kerja bagi kelas menengah,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menyoroti kondisi sektor industri nasional. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengingatkan agar industri tidak hanya diarahkan untuk mampu bertahan, terlebih sekadar mencapai Break Even Point (BEP) atau titik impas.
Menurutnya, industri yang sehat seharusnya memiliki ruang untuk berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point (BEP). Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” kata Ning Lia.
Ia menilai keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup dilihat dari indikator pertumbuhan makro. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar tercermin pada daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, penguatan UMKM serta kesejahteraan kelas menengah dan kelompok rentan.
Ning Lia menekankan bahwa APBN perlu berperan sebagai instrumen untuk menciptakan economic security atau keamanan ekonomi bagi masyarakat.
Kondisi tersebut dapat diwujudkan ketika masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang tersedia, dapat diandalkan dan tetap terjangkau dalam jangka panjang.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
Melalui pembahasan tersebut, penguatan daya beli, keberlanjutan industri, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi menjadi sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan APBN.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tercermin dari tingginya pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
