Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan tim lintas lembaga untuk memeriksa sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan dokumen kepemilikan serta klaim yang disampaikan masing-masing pihak.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan sejumlah lembaga terkait. Kanwil BPN Papua, kejaksaan, dan pengadilan akan dilibatkan dalam proses tersebut.
“Kita akan berjalan secara simultan secara bersama-sama karena semua lengkap di dalamnya,” kata Fakhiri setelah memimpin Upacara Peringatan 66 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria di Kanwil BPN Papua, Kamis (24/9/2026).
Fakhiri mengatakan pemerintah tidak akan langsung menolak klaim masyarakat atas tanah yang disengketakan. Setiap klaim akan diperiksa berdasarkan dokumen dan kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Kita bukan berarti menolak apa yang masyarakat sampaikan, tidak,” ujarnya. “Kita akan lihat, kita uji baik, kita menjelaskan ke masyarakat.”
Menurut Fakhiri, pemeriksaan juga perlu melihat riwayat kepemilikan tanah. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah penyelesaian terhadap masing-masing persoalan.
Fakhiri mengatakan penyelesaian dapat dilakukan secara bertahap apabila terdapat kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau belum, ya kita menyelesaikan secara bertahap dengan kemampuan fiskal pemerintah,” katanya. “Supaya masyarakat jangan merasa bahwa kami tidak melayani.”
Ia mengatakan koordinasi dengan Kanwil BPN Papua terus dilakukan dalam menangani persoalan pertanahan. Pemerintah berharap keterlibatan lintas lembaga memberikan dasar yang jelas dalam setiap proses penyelesaian sengketa.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
