Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melakukan penataan birokrasi dengan merombak dan mengisi empat posisi pejabat administrator atau eselon III. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja aparatur untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Pola Lantai III Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026).
Penataan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/4178/BKD-2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III di Lingkungan Pemprov Sumbar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi menegaskan bahwa pengisian dan penataan jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta indikator kinerja yang terukur.
Menurutnya, promosi maupun rotasi jabatan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi ASN atau intervensi pihak tertentu.
“Promosi, mutasi, demosi ukurannya adalah kinerja. Kinerja itu tidak hanya yang dihitung secara jumlah intensitas pekerjaan atau kuantitatif, tapi juga dari kualitas hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan,” tegas Arry Yuswandi.
Dalam penataan kali ini, empat pejabat dipercaya mengemban jabatan baru di lingkungan Pemprov Sumbar.
Ade Pratama dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar.
Posisi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar selanjutnya dipercayakan kepada Ichsan Khalis, yang sebelumnya merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar.
Sementara itu, Syukri Piter Nugraha dipercaya sebagai Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar. Sebelumnya, Syukri menjabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan.
Adapun Herry Maizani mengisi jabatan Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar. Sebelumnya, Herry merupakan Peneliti Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar.
Arry menjelaskan, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) menjadi salah satu pijakan dalam mengevaluasi kinerja ASN.
Penilaian tersebut tidak hanya melihat pencapaian target pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas hasil kerja serta perilaku aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Hasil evaluasi secara berkala kemudian menjadi bagian penting dalam pertimbangan Pemprov Sumbar ketika melakukan promosi, mutasi maupun penataan jabatan.
“Dalam hasil penilaian SKP, orang yang dinilai harusnya bisa memahami bahwa penilaian yang diberikan oleh atasannya itu sebenarnya mengandung harapan. Tidak hanya menilai sesuai kenyataan, tapi ada harapan di dalamnya,” kata Arry.
Pemprov Sumbar juga memastikan prinsip akuntabilitas dan objektivitas tetap terjaga dalam setiap proses rotasi. Gubernur Sumbar Mahyeldi dipastikan menutup ruang bagi praktik titipan atau permintaan jabatan tertentu dari pihak manapun.
“Kalau ada yang mengatakan, ‘Pak, saya ingin ditempatkan di situ,’ Pak Gubernur sampai hari ini tidak pernah memperkenankan atau menyetujui permintaan tersebut. Saya pastikan itu,” ujar Arry.
Melalui penataan birokrasi ini, para pejabat yang ditunjuk dituntut untuk langsung memperkuat soliditas internal dan mempercepat realisasi program kerja di instansi masing-masing.
“Amanah ini tidak akan pernah sukses jika hanya dikerjakan oleh si pemegang amanah itu sendiri tanpa dukungan rekan kerja, atasan serta bawahan. Oleh karena itu, menjaga soliditas internal itu penting,” tambah Arry.
Prosesi perombakan jabatan ini turut disaksikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Kepala BKD Sumbar Fitriati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Mahdianur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Kesbangpol Sumbar Febrina Tri Susila Putri, serta jajaran pimpinan OPD terkait.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
