Anggota Komisi XII DPR RI Syarief Fasha mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan memanfaatkan potensi batu bara yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, pemanfaatan sumber energi lokal perlu diikuti dengan pengembangan pembangkit guna memperkuat pasokan listrik di daerah.
“Kami menyarankan bahwa untuk di Kalimantan Tengah ini untuk dilaksanakan PLTU mulut tambang, minimal dia berdaulat dalam arti-arti karena dia memiliki tambang, memiliki pabrik sendiri,” kata Fasha saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (17/9/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai potensi batu bara Kalteng perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik. Ia mempertanyakan kondisi ketika sumber daya batu bara daerah dimanfaatkan untuk kebutuhan di luar wilayah, sementara pengembangan pembangkit listrik di daerah tersebut masih perlu diperkuat.
“Yang lain interconnection. Karena apa? Kalteng ini kaya dengan batu bara. Masa kaya dengan batu bara, batu bara ini ekspor ke luar, tetapi listriknya pun tidak ada PLTU-nya,” ujarnya.
Karena itu, Fasha meminta rencana pembangunan pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dapat ditinjau kembali. Ia mengusulkan agar salah satu rencana pembangunan pembangkit diarahkan ke Kalteng melalui skema PLTU mulut tambang.
“Nah, jadi minta kepada Kementerian ESDM untuk PLTU kita, kalau bisa ya sudah direvisi, direlokasi, salah satu adalah di Kalimantan Tengah ini,” tegasnya.
Fasha juga menyebut pembangunan PLTU mulut tambang juga tengah didorong di Jambi. Menurutnya, pembangkit yang memanfaatkan sumber energi lokal dapat menjadi salah satu pilihan dalam memperkuat penyediaan listrik di daerah.
“Kalau kami di Jambi sudah dalam tahap tender untuk PLTU mulut tambang,” kata legislator daerah pemilihan Jambi itu.
Terakhir, Fasha menegaskan pemanfaatan potensi batu bara daerah perlu diiringi perencanaan pembangkit yang mampu mendukung kebutuhan energi masyarakat. Karena itu, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan penyediaan tenaga listrik dan pengembangan pembangkit dengan mempertimbangkan potensi energi masing-masing daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
