Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membuka kegiatan Sekolah Lapang Nelayan, Iklim, Gempa Bumi, dan Tsunami di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (7/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BMKG mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Forkopimda, Perwakilan Komisi V DPR RI serta jajaran pejabat BMKG. Kehadiran berbagai unsur tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana.
Melalui Sekolah Lapang, BMKG mendorong agar proses pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menekankan pentingnya menjembatani informasi sains dan teknologi yang dihasilkan BMKG agar dapat dipahami dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan masyarakat pesisir. Informasi meteorologi, klimatologi, gempa bumi, dan tsunami diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, pengetahuan berbasis sains tidak dimaksudkan untuk menggantikan kearifan lokal yang telah berkembang dan diwariskan di tengah masyarakat Aceh. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal perlu dipadukan agar saling melengkapi dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
“Ketangguhan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan infrastruktur. Pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana,” ujarnya
Faisal juga menegaskan bahwa penguatan ketangguhan menghadapi ancaman cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar informasi dan layanan kebencanaan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.
Kegiatan yang diikuti 202 peserta Sekolah Lapang ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah terdampak bencana agar lebih siap menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kembali di kemudian hari. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengenali ancaman bencana, memahami langkah mitigasi, serta melakukan tindakan yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat.
Wakil Bupati Bireuen, Razuardi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sekolah Lapang yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memahami informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap pengetahuan yang diberikan BMKG dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Bireuen dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Wakil Bupati Bireuen.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi kebencanaan dapat diterima dan dipahami dengan baik hingga ke tingkat masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan mampu mengurangi risiko akibat bencana.
BMKG berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari dan dapat disebarkan kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana sekaligus mampu menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
