Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” kata Koster dalam keterangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Menurut Koster, upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih tidak dapat dilepaskan dari pembentukan karakter sejak seseorang berada di bangku sekolah.
Nilai-nilai integritas yang dibangun melalui lingkungan pendidikan diharapkan terus melekat ketika peserta didik memasuki dunia kerja, memberikan pelayanan publik, maupun mengemban tanggung jawab dalam pemerintahan.
Karena itu, Pemprov Bali mendorong penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan memiliki budaya antikorupsi.
Upaya tersebut dimulai dari lingkungan terdekat peserta didik, yakni sekolah dan ruang kelas.
Komitmen Pemprov Bali dalam mendukung pendidikan antikorupsi turut mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Provinsi Bali dinobatkan sebagai wilayah dengan kontribusi teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2026.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengapresiasi dukungan Pemprov Bali, terutama dalam kecepatan penyediaan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei.
“Kami harap gubernur daerah lain bisa mengikuti apa yang sudah baik dilakukan seperti Gubernur Bali, yang kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data ini luar biasa, jadi yang tercepat dalam penyediaan data dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Setyo dalam Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026.
Setyo menjelaskan Survei Penilaian Integritas Pendidikan menjadi salah satu instrumen untuk memetakan kondisi integritas dalam lingkungan pendidikan nasional.
Survei tersebut mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, hingga tata kelola dengan melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
KPK menekankan bahwa integritas tidak hanya berkaitan dengan pencegahan praktik korupsi dalam skala besar. Pembentukan budaya antikorupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Di lingkungan sekolah, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap tidak mencontek, tidak memalsukan tugas, tidak memberikan contekan, tidak memanipulasi nilai, serta berani mengakui kesalahan.
Peserta didik juga didorong untuk menghormati hak orang lain dan menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab.
Kebiasaan tersebut diharapkan membentuk karakter jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab yang terus terbawa hingga peserta didik memasuki kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja.
Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi menambahkan, hasil survei dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan pencegahan korupsi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan hasil survei 2026, Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Bali tercatat sebesar 74,08 dengan kategori adaptif.
Sementara rata-rata skor sembilan kabupaten/kota di Bali mencapai 77,27.
Buleleng mencatat skor 79,06, disusul Tabanan 78,85, Bangli 77,39, Klungkung 77,09, Karangasem 76,93, Denpasar 76,92, Gianyar 76,52, Jembrana 76,40, dan Badung 76,26.
Lima daerah, yakni Karangasem, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Badung tercatat dalam kategori adaptif. Sementara Buleleng, Tabanan, Bangli, dan Klungkung berada dalam kategori korektif.
KPK mendorong hasil tersebut tidak hanya dipandang sebagai capaian angka, tetapi dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat budaya integritas dan memperbaiki tata kelola pendidikan secara berkelanjutan.
Bagi Pemprov Bali, pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter kuat dan integritas sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat serta pemerintahan di masa mendatang.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
