Mengusung misi memperkuat kerja sama internasional dalam aksi iklim global, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat hadir mewakili Pemerintah Indonesia dalam rangkaian Pre-COP Leader’s Event di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/26).
Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye. Rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5–9 Oktober 2026 tersebut dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk para kepala negara/pemerintahan, menteri, pejabat tinggi, serta pimpinan organisasi internasional.
Atas penugasan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Jumhur menegaskan pentingnya menjembatani target global menjadi aksi nyata yang berlandaskan keadilan.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” tegas Menteri Jumhur saat memberikan sambutan kuncinya.
Hasil utama dari forum pemimpin dunia ini adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat global bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara Sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC) dalam meningkatkan mitigasi, mengatasi dampak perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan. Tuvalu, sebagai salah satu SIDS di kawasan Pasifik, terus menyuarakan urgensi global menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang mengancam eksistensi negara-negara kepulauan kecil.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia memaparkan arah kebijakan melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa transisi iklim harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan kelompok rentan.
“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” tutur Menteri Jumhur.
Menutup rangkaian forum tersebut, Indonesia kembali menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan iklim global saat ini terletak pada eksekusi di lapangan. “Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” pungkas Menteri Jumhur.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
