BerandaPemerintahLepas Ketergantungan Impor Bahan Baku Obat 90%, BPOM dan Kemenkes Dorong Penguatan...

Lepas Ketergantungan Impor Bahan Baku Obat 90%, BPOM dan Kemenkes Dorong Penguatan Industri Farmasi Lokal

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional dalam forum 2026 APAC Health and Life Science Summit (APACLIFE Summit)–Spotlight Indonesia. Forum yang digelar di Jakarta pada Minggu (18/10/2026) ini diinisiasi oleh ASK Health Asia dengan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan RI. Forum ini berfokus pada penguatan dialog kesehatan antara Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura, dan negara-negara Asia-Pasifik lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Taruna menyoroti 3 tantangan utama sektor kesehatan yang menyebabkan Indonesia ketergantungan impor bahan baku obat yang masih mencapai 90%. Tantangan tersebut yaitu meningkatnya kebutuhan produk medis, pesatnya perkembangan teknologi, dan tuntutan regulasi yang adaptif. Taruna menyebut bahwa dengan populasi Indonesia yang terdiri atas lebih dari 290 juta jiwa, ketahanan rantai pasok menjadi isu geopolitik yang strategis.

- Advertisement -

“Jika kita bergantung pada satu sumber atau satu negara, situasi geopolitik dapat menjadi tantangan besar. Dampaknya tidak hanya terhadap ketersediaan bahan baku, tetapi juga biaya produksi dan harga obat yang pada akhirnya dapat memengaruhi masyarakat,” ujarnya.

Taruna menjelaskan, BPOM terus memperbarui kebijakan agar tidak menghambat inovasi, terutama pada pergeseran produk berbasis kimia sintetis menuju produk biologis. “Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Karena itu, regulasi harus terus dikembangkan untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk, tanpa menghambat inovasi,” ujarnya. Taruna juga menyebutkan bahwa BPOM telah menerbitkan regulasi baru pada tahun sebelumnya dan menyempurnakan lebih dari 20 regulasi sepanjang tahun 2026.

Senada dengan BPOM, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menekankan perlunya nilai tambah ekonomi melalui riset dalam negeri. Ia mengapresiasi upaya BPOM dalam menyederhanakan proses registrasi produk lokal untuk membangun ekosistem yang kompetitif.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kesehatan seharusnya menciptakan industri domestik yang lebih kuat, lebih banyak lapangan kerja, inovasi yang lebih besar, serta ketahanan ekonomi nasional yang lebih baik,” tegas Rizka.

Lebih lanjut menurut Rizka, untuk mendukung pengembangan industri kesehatan, Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong riset, produksi lokal, dan penguatan rantai pasok. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kebijakan pengadaan pemerintah yang memberikan prioritas kepada produk dalam negeri, serta pengembangan regulasi teknis untuk mendukung ekosistem industri kesehatan. Penguatan riset juga dilakukan melalui pengembangan clinical research center dan clinical research unit di rumah sakit. Selain itu, pengembangan platform SatuSehat diarahkan untuk mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas dan tenaga kesehatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan bahwa kemajuan teknologi kesehatan harus berdampak pada pemerataan akses. Menurutnya, jaminan kesehatan nasional harus bermuara pada ketersediaan layanan berkualitas di wilayah terpencil, bukan sekadar kepemilikan kartu kepesertaan.

“Cakupan kesehatan semesta harus berarti lebih dari sekadar memiliki kartu jaminan kesehatan. Cakupan tersebut harus menjamin masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas ketika mereka benar-benar membutuhkannya,” ujar Charles.

Charles mendorong agar kerja sama internasional diarahkan pada transfer teknologi dan penguatan kapasitas manufaktur domestik. “Kita tidak hanya ingin mengonsumsi inovasi, tetapi juga harus ikut menciptakannya,” tegasnya.

Kegiatan APACLIFE Summit merupakan agenda rutin yang digelar tahunan. Chief Executive Officer (CEO) & Founder ASK Health Asia Chang Liu menyatakan apresiasi mendalam atas dukungan otoritas kesehatan Indonesia atas penyelenggaraan kegiatan rutin ini. “APACLIFE 2026 akan terus mempertemukan para pembuat kebijakan, regulator, penyedia layanan kesehatan, peneliti, pemimpin industri, investor, dan mitra pembangunan untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi di bidang kesehatan dan ilmu hayati,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan APACLIFE Summit–Spotlight Indonesia terbagi dalam 4 sesi diskusi panel utama yang menghadirkan para pembuat kebijakan, pemimpin industri, lembaga keuangan internasional, serta pakar global. Sesi panel pertama membahas kemitraan lembaga publik dan swasta dalam memperkuat sistem kesehatan. Sesi kedua membahas paradigma pencegahan dan intervensi dini yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Sesi ketiga membahas pembangunan ekosistem inovasi kesehatan yang lebih kuat di kawasan Asia-Pasifik melalui riset kolaboratif. Sesi terakhir membahas instrumen pembiayaan inovatif, peran asuransi kesehatan, serta keberlanjutan pendanaan sektor farmasi dan teknologi medis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

TERPOPULER PRAHUM

OPINI PRAHUM