Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, mendukung usulan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape secara total.
Dukungan itu disampaikah oleh Nasir Djamil atas kekhawatiran bahwa perangkat vape disalahgunakan sindikat peredaran gelap narkoba untuk memasukkan zat narkotika cair.
Nasir Djamil menilai, penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkoba menjadi ancaman serius, terutama bagi generasi muda. Karena itu, ia meminta pemerintah segera membahas dan merumuskan kebijakan pelarangan tersebut bersama lembaga terkait.
“Saya mendukung usulan Kapolri Jenderal Suyudi soal rokok elektrik yang saat ini telah dijadikan oleh para sindikat peredaran gelap narkoba sebagai tempat untuk memasukkan cairan mengandung zat narkotika,” kata Nasir Djamil kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, pelarangan total vape memang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi. Namun, ia menilai risiko penyalahgunaan perangkat tersebut untuk peredaran narkoba tidak boleh diabaikan, terlebih ketika menyasar anak-anak dan kalangan muda.
“Pelarangan vape secara total memang dibutuhkan guna mencegah potensi vape digunakan pintu masuk narkoba cair. Begitupun memang kita harus memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pelarangan itu. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa vape saat ini digunakan oleh generasi muda,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Tak Menunda Pembahasan
Nasir Djamil menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan secara serius ancaman narkoba terhadap generasi muda dalam menentukan kebijakan terkait vape. Ia mempertanyakan apakah kepentingan ekonomi harus lebih diutamakan dibandingkan upaya mencegah penyalahgunaan narkoba.
“Memang secara ekonomi mungkin menguntungkan. Tapi jika tidak ada pelarangan total, maka sindikat akan menggunakan vape untuk meracuni generasi muda dengan narkoba cair. Pemerintah mau pilih yang mana. Ekonomi atau kehancuran generasi emasnya?” kata dia.
Nasir Djamil juga meminta pemerintah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan institusi terkait untuk membahas landasan serta mekanisme pelarangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
“Saya juga berharap, pemerintah bersama MUI dan institusi terkait segera merumuskan pelarangan vape secara total ini sehingga mampu mengurangi prevalensi pengguna narkoba di Indonesia,” ucapnya.
Nasir Djamil menilai negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkotika. Ia pun mendorong agar usulan pelarangan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dibahas secara serius oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
