Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memperkuat sinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pendidikan.
“Kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, ada dua hal strategis yang harus kita dorong bersama. Pertama, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kedua, mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi bisa mandiri dan menjadi pelaku ekonomi,” ujar Menko Muhaimin dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, pendidikan harus menjadi jalan menuju kemandirian, bukan sekadar menghasilkan lulusan berijazah. Karena itu, kurikulum pendidikan menengah dan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
Menko Muhaimin juga mendorong penguatan program SMK Global untuk mempersiapkan lulusan bekerja di luar negeri melalui pelatihan kompetensi dan fasilitasi akses pasar kerja.
Di sektor ekonomi, Kemenko PM mendorong penciptaan 10 juta pengusaha baru serta peningkatan kelas UMKM. Menko Muhaimin menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mempercepat target tersebut melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pendampingan calon pengusaha, dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Pemberdayaan UMKM, lanjutnya, juga harus menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir. Karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian agar potensi usaha masyarakat dapat tumbuh menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Menko Muhaimin turut mendorong optimalisasi aset BUMN yang belum dimanfaatkan untuk membuka ruang usaha dan pemasaran bagi UMKM. Fasilitas tersebut dapat dikembangkan menjadi pasar rakyat maupun ruang promosi produk lokal.
Ia menegaskan, anggaran pemberdayaan perlu tetap dijaga di tengah kebijakan efisiensi. Anggaran tersebut merupakan investasi untuk meningkatkan keterampilan, membuka peluang kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Efisiensi kiranya tidak menghapus paket-paket kebijakan pemberdayaan di berbagai kementerian,” kata Menko Muhaimin.
Pemberdayaan juga perlu menjadi bagian dari pemulihan pascabencana. Menurut Muhaimin, penanganan masyarakat terdampak tidak boleh berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan mata pencaharian, dukungan terhadap usaha masyarakat, dan penguatan kembali aktivitas ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Sugiono menyambut baik penguatan sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemenko PM dan Kemenko PMK memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung agenda prioritas Presiden, terutama pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan.
Menurutnya, pendidikan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja agar menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak.
“Pada intinya, dua kementerian koordinator kita ini bergerak dalam satu tarikan napas. Tujuan besarnya sama, yaitu menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Karena itu, tentu dibutuhkan sinergi dan saling mendukung agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Menko PMK.
Melalui kolaborasi ini, Kemenko PM dan Kemenko PMK mendorong pemberdayaan sebagai strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan usaha, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mengantarkan lebih banyak keluarga menuju kemandirian dan kesejahteraan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
