Tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus berkembang seiring perubahan zaman. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menekankan pentingnya penyesuaian pendekatan dan keselarasan penanganan dalam menghadapi dinamika tersebut saat menerima silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY yang baru, Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (14/10).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Paduka menyambut kehadiran Kapolda DIY sekaligus mengingatkan bahwa tantangan saat ini berbeda dengan periode sebelumnya, antara lain perubahan pola komunikasi melalui media sosial dan karakter generasi muda. “Kita bersama-sama lah (menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat), namanya belajar, karena semuanya berubah. Penanganan era-era sebelum Bapak, tantangannya berbeda dengan sekarang,” pesan Sri Paduka.
Sri Paduka juga mengingatkan bahwa Yogyakarta dikenal sebagai kota toleransi bukan tanpa upaya. Nilai toleransi perlu terus dirawat melalui kesadaran bersama dan penanganan berbagai persoalan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Orang bilang Jogja Kota Toleransi. Tetapi jangan salah, itu diupayakan,” tegas Sri Paduka.
Untuk mendukung upaya tersebut, Sri Paduka menilai perlu adanya prosedur operasional standar (SOP) yang selaras di seluruh jajaran kepolisian. Dengan pedoman yang jelas, penanganan persoalan di satu wilayah diharapkan memiliki acuan yang sejalan dengan wilayah lainnya.
Sri Paduka juga menitipkan perhatian pada penataan kegiatan di ruang publik, termasuk Jogja Last Friday Ride (JLFR) dan aksi unjuk rasa. Pengaturan kegiatan perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat agar mobilitas tetap lancar. Salah satunya akses bagi penumpang yang hendak menuju stasiun untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta api.
Menanggapi arahan tersebut, Irjen Pol. Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa silaturahmi dengan Wagub DIY menjadi bagian dari langkah awalnya untuk memahami kondisi wilayah sekaligus memperoleh masukan dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda DIY. Ia mengatakan, kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mendukung program pemerintah pusat maupun daerah, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Sebagai salah satu langkah konkret, Langgeng menyampaikan rencana penyusunan Peraturan Kapolda mengenai penanganan unjuk rasa di DIY. Penyusunan aturan tersebut akan diselaraskan dengan regulasi dari Mabes Polri, kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi di lapangan. Tujuannya, agar seluruh jajaran kepolisian memiliki pedoman dan kesamaan langkah dalam menjalankan tugas.
Kapolda DIY juga menyampaikan rencana untuk memperkuat pelaksanaan Jaga Warga melalui penyelarasan regulasi dan penyusunan SOP, yang nantinya diikuti dengan program pelatihan. Menurutnya, Jaga Warga merupakan salah satu modal penting dalam membangun pola pemolisian yang mengedepankan keterlibatan masyarakat.
Melalui forum rembuk di tingkat kalurahan, warga dapat bersama-sama mengidentifikasi persoalan di lingkungannya dan mencari penyelesaian melalui semangat gotong royong. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas menjadi salah satu unsur yang berperan mendukung penguatan Jaga Warga dan membantu menyelesaikan potensi konflik sejak dari akar persoalan.
Langgeng pun menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung upaya pemberantasan narkoba di DIY. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah dan TNI, agar generasi muda terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
“Narkoba ini targetnya zero kan. Sehingga di DIY pun narkoba harus zero,” tegasnya.
Di bidang pariwisata, Kapolda DIY turut menyatakan bahwa kepolisian siap mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan di seluruh wilayah DIY. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengamanan lokasi wisata, tetapi juga penanganan berbagai persoalan yang dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat dan wisatawan.
“Polisi mendukung wisata supaya terus semakin meningkat. Jadi ekosistem yang mengganggu wisata, ini menjadi langkah yang harus dipecahkan. Harus dipecahkan. Misalkan masalah Harkamtibmas, masalah Kamtibmas, masalah mungkin hal-hal lain yang enggak nyaman, termasuk kebersihan segala macam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Langgeng juga menyoroti pentingnya pemberantasan pungutan liar (pungli) sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan wisatawan. “Wajib itu (pemberantasan pungli). Karena itu kan bagian yang mengganggu ekosistem,” katanya.
Ia pun berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjaga melalui semangat gotong royong. “Konsep saya kita gotong royong bersama-sama. Karena menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
