Pemerintah Provinsi Papua menargetkan swasembada beras pada 2028 melalui pengembangan sektor pertanian, khususnya peningkatan luas areal persawahan dan produktivitas padi.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui program pencetakan sawah baru, rehabilitasi lahan pertanian serta optimalisasi produktivitas sawah yang telah tersedia.
“Di tahun ini kami membuka 6.500 lahan sawah, ditambah beberapa rehabilitasi sawah-sawah yang sudah tidur,” kata Fakhiri usai melakukan panen padi di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Kamis (1/10/2026).
Menurut Fakhiri, pengembangan pertanian tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan.
Ia mengatakan, peningkatan produktivitas padi di Papua menunjukkan perkembangan positif. Rata-rata hasil panen saat ini disebut telah mencapai lebih dari 8 ton per hektare.
Bahkan, produksi padi di sejumlah wilayah Kabupaten Keerom mampu mencapai 12,8 ton per hektare.
“Kita di Provinsi Papua sekarang terdepan, yaitu 12,8 ton kami sudah menghasilkan,” ujarnya.
Fakhiri berharap penguatan sektor pertanian dapat menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi Papua. Menurutnya, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan perlu terus didorong agar perekonomian daerah tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan.
Selain peningkatan luas lahan dan produktivitas, Pemprov Papua juga mendorong optimalisasi pola tanam. Pemerintah menargetkan petani dapat melakukan tiga kali panen dalam setahun dengan dukungan infrastruktur irigasi dan pompa air.
“Kami tidak minta empat kali tanam, tetapi cukup tiga kali. Sehingga Provinsi Papua bisa tiga kali panen,” katanya.
Fakhiri mengatakan, peningkatan produksi diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan beras masyarakat di wilayah pesisir. Jika produksi terus meningkat, Papua juga berpeluang memperkuat pasokan beras ke wilayah pegunungan.
Pemprov Papua juga mulai membangun komunikasi dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG) untuk melihat peluang pengembangan pasar beras, termasuk kemungkinan ekspor apabila produksi dalam negeri telah memenuhi kebutuhan daerah.
“Target kami di 2028 kami sudah swasembada,” tegas Fakhiri.
Target tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan Papua sekaligus mendorong sektor pertanian sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
