.webp)
SuaraPemerintah.id – Presiden Jokowi menegaskan jajarannya agar meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. Hal ini, menurutnya, dengan meningkatkan produk dalam negeri, akan mampu menciptakan efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa pandemi ini. Ia juga meminta jajarannya agar memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri tersebut dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung dari sisi permintaan.
“Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” ujarnya, Jumat, (5/4/2021)
Ia menyampaikan, melalui upaya pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut, akan mampu bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara. Namun upaya tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi. Indonesia juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan.
“Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita juga enggak mau itu,” sambungnya.
Menurutnya, Indonesia juga harus mampu memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri dan daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi nasional. Presiden tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Karena itu, ia menekankan bahwa Indonesia selalu mengundang investasi dan teknologi maju untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan alih teknologi.
“Jangan mereka dapat untung, kita hanya menjadi penonton. Enggak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu, selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta kita, partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN,” tegasnya.
Presiden berharap, bahwa praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dan tidak adil di dalam negeri, apalagi bila sampai membahayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri, tidak boleh dibiarkan. (red/rifki)
