SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya menekan lonjakan Covid-19, dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai sudah berhasil sehingga menjadi terbaik se Jawa Tengah. Penilaian ini tersampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali secara virtual yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves​) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (14/7/21).
Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyampaikan perolehan ini disebabkan atas sinerginya masyarakat dan pemkab dalam melaksanakan kebijakan PPKM Darurat.
“Capaian itu karena kami melakukan tindakan dalam upaya mendukung kebijakan PPKM Darurat ini,” kata Yuli, yang ikut serta dalam evaluasi secara virtual itu.
Yuli menjelaskan, adanya tindakan yang menjadi kunci atas perolehan ini. Di antaranya, menggandeng elemen dari tingkat bawah, mulai RT, RW, Pemdes, dan dasa wisma untuk turut berperan aktif. Penanganan yang dilakukan oleh Pemkab Purworejo terkait kasus positif Covid-19 dilakukan sampai tingkat paling bawah. Termasuk deteksi dan pencegahan dini, dengan berkoordinasi secara berjenjang antara camat dan pihak terkait.
“Tidak kalah pentingnya adalah program Jogo Tonggo, tetap dilaksanakan di level RT dan RW,” paparnya.
Bukan hanya itu, rumah sakit milik pemerintah daerah telah digunakan dalam menangani pasien Covid-19. Hal ini berdampak terhadap sedikitnya angka kematian, dan meningkatnya angka kesembuhan. Sesuai data, case fatality rate (CFR) atau angka kematian​ di Kabupaten Purworejo, dibanding kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah juga cukup rendah, yaitu sekitar 3,65 persen. Sementara, recovery rate atau tingkat kesembuhan juga cukup baik yaitu 83,31 persen.
Dalam menurunkan kegiatan masyarakat, Pemkab Purworejo melakukan pemadaman penerangan jalan umum (PJU) selama 24 jam. Hal yang dilakukan ini sesuai dengan Instruksi Menko Marves pada rapat koordinasi evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali sebelumnya.
“Saat ini yang masih menjadi kendala adalah ketersedian oksigen. Kami minta bantuan dari pusat agar masalah ini dapat segera teratasi,” tutup Yuli.


.webp)












