.webp)
SuaraPemerintah.ID– Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah berencana subsidi upah pekerja ditetapkan Rp 500.000 per bulan. Pekerja bakal dapat subsidi upah dua bulan yang diterima Rp 1 juta. Alokasi anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk bantuan subsidi tersebut. Nilai subsidi upah direncanakan sebesar Rp 1 juta.
“Subsidi upah ini rencananya akan diberikan kepada pekerja berada di wilayah PPKM Level-4,” kata Ida, Rabu kemarin (21/7/21).
Pekerja mendapatkan subsidi upah bagi gajinya yang tidak melebihi Rp 3,5 juta per bulan. Jika pekerja bekerja di wilayah PPKM Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK)di atas Rp 3,5 juta, maka UMK digunakan sebagai batas kriteria upah.
“Untuk mendapatkan bantuan subsidi upah, pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan kepesertaan aktif hingga Juni 2021. Pekerja juga harus memiliki rekening bank yang aktif,” imbuhnya.
Ida menambahkan, data BPJS ini menjadi sumber pendataan karena ini adalah data yang terbaik yang bisa diakses dan dipertanggungjawabkan. Subsidi upah juga akan diberikan hanya kepada sektor-sektor yang berdampak seperti konsumsi, perdagangan, jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, transportasi, properti, serta real estate.
Sekedar informasi, program bantuan semacam ini pernah diberikan pemerintah tahun lalu, sebagai bagian dari upaya untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 29,4 triliun program bantuan subsidi upah kepada 12,4 orang pekerja.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah bantalan sosial untuk melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Program bantuan kartu sembako akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga selama 12 bulan. Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 42,37 triliun. Dan program kartu sembako PPKM untuk 18,8 juta keluarga.
Program lain pemerintah ialah bansos tunai diberikan kepada 10 juta keluarga selama enam bulan, Januari-Juni. Program ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,46 triliun. Pemerintah akan meneruskan subsidi listrik serta menambah penerima program Kartu Prakerja menjadi 8,4 juta orang. Pemerintah juga akan melanjutkan program subsidi kuota internet dengan anggaran mencapai Rp 8,54 triliun.
Selama PPKM, pemerintah juga bakal menyalurkan bantuan beras bulog untuk 28,8 juta keluarga, terdiri penerima BST dan kartu sembako. Masing-masing keluarga bakal dapat 10 kg. Bantuan ini diberikan dengan anggaran tambahan sebesar Rp 3,58 triliun.
“Meskipun pemerintah menambah alokasi anggaran untuk bantuan sosial, defisit anggaran akan dijaga sesuai dengan ditetapkan pada APBN 2021 sebesar 5,70% dari PDB,” tutup Sri Mulyani.
