SuaraPemerintah.ID –Â Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan ke daerah tercatat memiliki realisasi APBD yang rendah untuk penanganan Covid-19. Selain memberikan arahan, Mendagri juga memanfaatkan momentum kunjungan kerjanya untuk mengecek penyaluran bantuan sosial atau bansos.
“Hari ini, Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Jumat (23/07/21)..
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0 persen. Dukungan vaksinasi 1,16 persen. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0 persen. Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0 persen, dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,.Namun belum terealisasi atau realisasi 0 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000, sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,atau 72,22 persen.
