SuaraPemerintah.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan mulai dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik, tata kelola dan layanan informatika, serta statistik dan persandian. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang didominasi anak- anak muda, diyakini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro’, Senin (24/1/2022) saat memberikan pengarahan kepada jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika.
Mengenai arus informasi yang mengalir begitu deras, mulai dari media mainstream, dari platform media lain, termasuk media sosial, Dinkominfo diharapkan tak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, tetapi juga komunitas.
Selanjutnya Wabup mengingatkan tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik. Dinkominfo harus mampu memberikan respon secara terukur dengan kekuatan data dan perangkat komunikasi yang dimiliki.
“Susun narasi yang baik, tanggapi dengan baik. Dengan landasan data yang kita miliki, ini penting bapak ibu, sebagai bentuk respon komunikasi publik, jangan reaktif, ” ujarnya.
Komunikasi dengan OPD menurut Wabup Hanies juga penting. Kaitannya dengan data yang akan digunakan atau diinformasikan ke publik.
Yang tak kalah penting harus diperhatikan Dinkominfo yakni sebagai Walidata menuju program pemerintah Satu Data Indonesia . Satu data ini juga menjadi salah satu suksesi program besar Pemkab Rembang yakni Smart City.
Tentang data statistik, menjalin komunikasi intens dengan BPS dirasa sangat penting. Karena metadata mulai statistik dasar, sektoral, dan statistik khusus ini, penting untuk perencanaan pembangunan.
Adik dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf itu juga mengingatkan bahwa keamanan informasi dan jaring komunikasi mesti jadi prioritas.
“Jangan sampai bocor, data, informasi berikut jaringannya harus benar-benar diamankan. Minimalisir kalau perlu nihil pencurian data, karena banyak tangan iseng.”
Menanggapi arahan dari Wabup, Kepala Dinkominfo Rembang Prapto Raharjo mengungkapkan akan menggelar pertemuan dengan komunitas- komunitas. Langkah itu guna mengelola opini publik dan output berupa informasi positif bisa tersampaikan ke masyarakat dengan baik.
“Sehingga opini publik sebagai review balik terhadap pemkab Rembang. Kritik dan sarannya bisa kita sampaikan dan kita kemas menjadi informasi yang positif, ” terangnya.
Disisi statistik , sebagai Walidata Dinkominfo akan memunculkan satu data Rembang. Seperti data kependudukan, kemiskinan dan data ketenagakerjaan.
“Misalnya data kependudukan ini harus satu, setiap OPD mungkin punya data-data, tapi eksekusinya ada disini sehingga nantinya muncul satu data, ” tandasnya. (Mifta)
