.webp)
SuaraPemerintah.ID – Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pembangunan kelautan dan perikanan serta program prioritasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan.
Upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Kali ini sinergi dengan perguruan tinggi dilakukan KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dengan Universitas Khairun (Unkhair) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tentang Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
Ruang lingkupnya meliputi pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Pada Kamis (17/2/2022), Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro hadir di Unkhair dalam rangka sinergi tersebut sekaligus menyampaikan kuliah umum berjudul “Membangun SDM Unggul dalam Mengisi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia”.
Dalam paparannya, ia menyampaikan program prioritas yang menjadi terobosan KKP. Pertama, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk keberlanjutan ekologi.
Kedua, pengembangan perikanan budidaya berbasis pada ekspor, dengan komoditas unggulan di pasar global, di antaranya udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Guna mewujudkan keberhasilan program tersebut, diperlukan SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, BRSDM melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Pendidikan tersebut merupakan pendidikan formal yang diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, yang memasukkan dunia usaha dan industri ke dalam kampus, dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen.
Sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, yang dibiayai negara.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pendidikan tinggi di lingkungan KKP menerapkan sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang mencetak lulusan unggul dan berjiwa wirausaha, sehingga lulusan siap kerja dan dapat diterima dengan mudah di dunia usaha dan industri.
“Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas tanggal 4 Agustus 2021, dimana pemerintah diminta untuk terus meningkatkan kapasitas serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha,” ujar Menteri Trenggono pada wisuda satuan pendidikan KKP tahun lalu.
