.webp)
SuaraPemerintah.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekesalannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) lantaran sertifikat tanah lebih mudah terbit apabila terkait lahan atau korporasi besar dari pada lahan kecil milik rakyat.
“Yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil, 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa kita selesaikan,” ujar Jokowi saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022, Kamis (9/06) dikutip dari liputan6.com.
Jokowi menyebut sudah sejak 2015 ia mengingatkan pentingnya penerbitan sertifikat. Ia menyebut tiap ke daerah masih menemui masalah sengketa lahan.
“Tidak boleh lagi ada sengketa lahan karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah, selalu ada. Yang ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. Hati-hati dari 126 juta yang harus, harusnya pegang sertifikat,” ujar dia.
Oleh karena itu ia menargetkan Kementerian ATR/BPN mengebut dan menerbitkan 9 juta sertifikat tahun ini. “Artinya kita bisa melakukan bisa mengerjakan tetapi tidak pernah kita lakukan melompat dari 500 ribu kepada 9 juta setahun nyatanya bisa. Sehingga sampai sekarang dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyoroti masih besarnya ego sektoral antar menteri dan pemda. Ia mencontohkan kasus di Suku Bajo yang hidup di atas air, sehingga sulit mendapat sertifikat.
“Ternyata ributnya antar kementerian. Ndak bisa pak ini diberi karena ini haknya kementerian KKP. Ndak bisa diberikan. KLHK juga gitu, gak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada coral ada terumbu karang itu hak kami, ributnya hanya masalah gitu-gitu, dari dulu. Termasuk urusan sertifikat itu juga gitu-gitu itu,” ujar Jokowi menumpahkan rasa mangkelnya.
“Pemda di kabupaten kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri, egonya sendirinya. kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara ini. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksana hanya gara-gara ego sektoral,” sambung dia.
Jokowi menegaskan tidak akan lagi mentorelir adanya ego sektoral yang menghambat pembangunan. “Saya ingatkan lagi saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, itu udah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ia mengatakan.
“Inilah saatnya forum ini, harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral, dengan di dalam reforma agraria kita mengenal kebijakan satu petak harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini, kalau sudah satu peta itu enak banget,” pungkas dia.
