.webp)
SuaraPemerintah.ID – Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menerima kunjungan dari Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (21/3/2023).
Pada kesempatan ini, Wabup Garut berharap pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Tim BPK Provinsi Jabar bisa berlangsung secara optimal, dan apa yang pemerintah daerah lakukan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan bisa betul-betul akuntabel.
“Dan tentu dalam pemeriksaan ini memerlukan kerja sama dari kita sebagai SKPD atau badan untuk menyampaikan apa adanya,” ujar Wabup Garut.
Helmi Budiman juga menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan ini adalah untuk kebaikan bersama, serta dana yang dikelola pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan kemajuan dari Kabupaten Garut.
“Karena tentu target-target secara makro maupun mikro ini juga harus bisa terselesaikan dengan APBD yang ada,” ucap Helmi.
Wabup Garut juga membahas masalah terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat maupun nasional. Meskipun begitu, pihaknya memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar ketertinggalan dengan terus meningkatkan IPM di Kabupaten Garut.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Cut Putri Nehrisyah, menyampaikan bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin dan merupakan kewajiban bagi BPK. Pemeriksaan pertama adalah menilai penggunaan SAP Standar Akuntansi Pemerintahan, dilanjutkan dengan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),” katanya.
Faktor kepatuhan atas SAP, imbuhnya, pihaknya akan melihat kepada angka-angka atau saldo yang disajikan. Selain itu, untuk kecukupan pengungkapan, pihaknya akan melihat hal yang terkait dengan makro ekonomi, yaitu penilaian kepada tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Jadi, selama pemerintahan berjalan, apakah pengelolaan keuangan telah sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraka?,” tuturnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google NewsÂ
