.webp)
SuaraPemerintah.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi kembali buka suara terkait munculnya isu soal ekspor pasir laut yang kembali diizinkan pemerintah untuk memudahkan Singapura menanamkan investasinya ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur..
Jokowi menegaskan kebijakan terkait ekspor pasir laut ini dibuat pemerintah tidak untuk memuluskan investasi Singapura. Menurutnya tidak ada hubungannya.
“Nggak ada hubungannya,” tegas Jokowi usai menghadiri Rakornas Wasin di Kantor BPKP, bilangan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Jokowi melanjutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut dibuat untuk membersihkan pasir sedimentasi yang mengganggu pelayaran dan juga pelestarian terumbu karang.
“Ini sebetulnya yang di dalam Perpres itu adalah pasir sedimen ya. Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang,” sebut Jokowi.
Menurutnya pun rencana pengerukan dan ekspor pasir laut bukan hal baru. Pemerintah, menurutnya sudah lama sekali melakukan pembahasan soal kebijakan tersebut.
“Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bolak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga membantah kebijakan ekspor pasir untuk memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
“Nggak ada lah ke situ,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023) yang lalu.
Trenggono menegaskan, dalam PP tersebut sudah menerangkan bahwa ekspor pasir laut dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Jadi, ekspor pasir dilakukan apa bila sudah sesuai aturan yang berlaku.
“PP-nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Itu apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
