Begini Kecewanya Jokowi Saat Temui Anggaran Program Pengembangan UMKM Dipakai Perjalanan Dinas

SuaraPemerintah.ID – Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya atas temuan alokasi anggaran penggunaan negara untuk program pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang justru sebagian besar dipakai untuk membiayai perjalanan dinas dan membayar honor.

Jokowi menuturkan, dari temuan tersebut ditemukan terdapat sebuah pemerintah kabupaten yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk menjalankan program pengembangan UMKM. Namun, pada kenyataanya alokasi anggaran sebesar Rp1,9 miliar ternyata digunakan untuk membayar honor serta membiayai perjalanan dinas.

- Advertisement -

“Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret,” kata dia.

Jokowi menegaskan, anggaran pengembangan UMKM semestinya dikucurkan untuk tujuan produktivitas seperti bantuan modal kerja, membeli alat produksi, pemasaran, hingga membiayai pameran.

Alhasil, menurut Jokowi, sasaran utama untuk pengembangan UMKM tidak tercapai karena penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan intern harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.

“Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” kata Jokowi.

Ia menambahkan, langkah pengawasan penting dilakukan supaya anggaran yang digelontarkan benar-benar produktif.

“Agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul, sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Jokowi.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebutkan, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil.

Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

“Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” pungkas Jokowi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News